PANGANGGIT, Galih Bagus (2016) Penerapan Dismissal Procedure Dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang (Studi Komparasi Putusan Nomor: 021/G/2015/PTUN-Smg Dengan Penetapan Dismissal Procedure Nomor: 36/G/2014/PTUN-Smg). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) 1 COVER-GALIH BAGUS PANGANGGIT -E1A111031-2016.pdf Download (889kB)
	PDF (Legalitas) 2 LEGALITAS-GALIH BAGUS PANGANGGIT -E1A111031-2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) 3 ABSTRAK-GALIH BAGUS PANGANGGIT -E1A111031-2016.pdf Download (595kB)
	PDF (BabI) 4 BAB I-GALIH BAGUS PANGANGGIT -E1A111031-2016.pdf Restricted to Repository staff only until 13 August 2026. Download (1MB)
	PDF (BabII) 5 BAB II-GALIH BAGUS PANGANGGIT -E1A111031-2016.pdf Restricted to Repository staff only until 13 August 2026. Download (1MB)
	PDF (BabIII) 6 BAB III-GALIH BAGUS PANGANGGIT -E1A111031-2016.pdf Restricted to Repository staff only until 13 August 2026. Download (971kB)
	PDF (BabIV) 7 BAB IV-GALIH BAGUS PANGANGGIT -E1A111031-2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) 8 BAB V-GALIH BAGUS PANGANGGIT -E1A111031-2016.pdf Download (970kB)
	PDF (DaftarPustaka) 9 DAFTAR PUSTAKA-GALIH BAGUS PANGANGGIT -E1A111031-2016.pdf Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini dimaksudkan untuk menelaah mengenai penerapan dismissal procedure dalam Pengadilan Tata Usaha Negara. Dismissal Procedure merupakan suatu prosedur pemeriksaan perkara yang disederhanakan, ketentuan mengenai dismissal procedure diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Proses pemeriksaan perkara dalam dismissal procedure dimaksudkan untuk menyaringan perkara yang masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Mengenai penerapan dismissal procedure terlihat dalam Putusan Nomor:021/G/2015/PTUN-Smg dan Penetapan Nomor:36/G/2014/PTUN-Smg, disini terjadi perbedaan penerapan terhadap pemeriksaan perkara dalam dismissal procedure, yaitu antara perkara Nomor:021/G/2015/PTUN-Smg dengan Penetapan dismissal procedure Nomor:36/G/2014/PTUN-Smg. Pada perkara Nomor:021/G/2015/PTUN-Smg, merupakan suatu produk hukum yang diperoleh melalui pemeriksaan perkara di muka persidangan, yang dalam amarnya majelis hakim menyatakan bahwa, gugatan tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan telah lewat, seharusnya mengenai tenggang waktu menggugat merupakan kewenangan dari Ketua Pengadilan dalam dismissal procedure. Sedangkan dalam perkara pada penetapan Nomor:36/G/2014/PTUN-Smg, merupakan produk hukum yang diperoleh melalui pemeriksaan perkara dalam dismissal procedure oleh ketua pengadilan, yang dalam amarnya Ketua pengadilan menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum bahwa yang menjadi objek sengketa berupa permohonan agar tergugat melakukan suatu perbuatan, bukan memohonn agar tergugat mengeluarkan keputusan, yaitu berupa Keputusan Tata Usaha Negara.

Actions (login required)

View Item