PURWANINGSIH, Dewi Asdar (2014) Dampak Moratorium Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Pekerja Sektor Domestik Di Kabupaten Cilacap. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) 1 COVER DEWI ASDAR PURWANINGSIH-P2FB11009.pdf Download (770kB)
	PDF (Legalitas) 2 LEGALITAS DEWI ASDAR PURWANINGSIH-P2FB11009.pdf Restricted to Repository staff only Download (824kB)
	PDF (Abstrak) 3 ABSTRAK DEWI ASDAR PURWANINGSIH-P2FB11009.pdf Download (865kB)
	PDF (BabI) 4 BAB I DEWI ASDAR PURWANINGSIH-P2FB11009.pdf Restricted to Repository staff only until 14 August 2026. Download (896kB)
	PDF (BabII) 5 BAB II DEWI ASDAR PURWANINGSIH-P2FB11009.pdf Restricted to Repository staff only until 14 August 2026. Download (966kB)
	PDF (BabIII) 6 BAB III DEWI ASDAR PURWANINGSIH-P2FB11009.pdf Restricted to Repository staff only until 14 August 2026. Download (789kB)
	PDF (BabIV) 7 BAB IV DEWI ASDAR PURWANINGSIH-P2FB11009.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) 8 BAB V DEWI ASDAR PURWANINGSIH-P2FB11009.pdf Download (698kB)
	PDF (DaftarPustaka) 9 DAFTAR PUSTAKA DEWI ASDAR PURWANINGSIH-P2FB11009.pdf Download (914kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dampak yang terjadi dari penerapan kebijakan moratorium penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pekerja sektor domestik terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Cilacap. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitianini adalah penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini adalah dampak kebijakan moratorium penempatan tenaga kerja indonesia (TKI) pekerja sektor domestik yang meliputi 1)dampak terhadap tujuan kebijakan pengiriman TKI, 2) dampak terhadap tindakan-tindakan pelaku kebijakan, 3) dampak kebijakan (policy impact outcomesdan policy output). Analisis data menggunakan teknik model Miles dan Huberman yaitu aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus menerus sampai tuntas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kebijakan moratorium pengiriman tenaga kerja sektor domestik di Kabupaten Cilacap memberikan dampak pada peningkatan sistem penempatan dan perlindungan terhadap calon TKI dan para TKIsejak didalam negeri, di negara tujuan sampai kembali ke tempat asal TKI. Untuk memberikan perlindungan TKI, pemerintah daerah dan Dinas Sosial, Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Cilacap telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penempatan Dan PerlindunganTKI yang bertujuan untuk untuk memberdayakan dan mendayagunakan TKI secaraoptimal dan manusiawi, memberikan jaminan dan perlindungan kepada calon TKI atau TKI sejak didalam negeri, di negara tujuan sampai kembali ke tempat asal TKI serta meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya. 2) Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta BNP2TKI terus melakukan perbaikan sistem penempatan dan perlindungan TKI. Kebijakan moratorium diberlakukan sebagai terobosan dalam upaya negosiasi dengan pemerintah negara tujuan agar terjadi kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah negara tujuan sehingga para TKI akan mendapatkan perlindungan dan hak-haknya yang lebih sebagai tenaga kerja. 3) Tujuan kebijakan moratorium pengiriman tenaga kerja sektor domestik di Kabupaten Cilacap dipahami oleh perusahaan penyalur penyalur TKI dan calon TKI yaitu untuk memberikan perlindungan dan memperbaiki sistem penempatan TKI yang bekerja di luar negeri, sehingga nasi bpara TKI di luar negeri menjadi lebih baik. 4) Pengiriman TKI sektor domestik pasca moratorium tujuan Arab Saudi hingga saat ini masih dihentikan total, tidakada aktivitas rekrutmen. Sedangkan pengiriman tujuan TKI tujuan Malaysia sudah mulai dibuka kembali oleh pemerintah setelah pemerintah malaysia bersedia menandatangani MOU. Sistem rekrutmen yang diterapkan sesuai dengan syarat masing-masing negara tujuan penempatan. Negara tujuan timur tengah masih menerapkan sistem Quota Visa sedangkan negara-negara di Asia Pasifik mulai menerapkan standar tertentu seperti pendidikan minimal dan ketrampilan sesuai dengan bidang kerjanya. Sistem penempatan TKI yang diterapkan masih kurang memberikan perlindungan sehingga berpotensi menjadi ancaman bagi para TKI karena akan mendapatkan diskriminasi dan kekerasan dari majikan dan oknum yang mendukung majikan atau mendapatkan ancaman gaji tidak dibayarkan. Terkait dengan upaya perlindungan terhadap hak para TKI, pemerintah terus berupaya melakukan negosiasi agar negara tujuan penempatan TKI bersedia memenuhi MOU yang diajukan Pemerintah Indonesia. Seiring dengan upaya negosiasi dengan otoritas negara tujuan pengiriman TKI tersebut, pemerintah juga perlu melakukan pembenahan internal agar fungsi pengawasan dan pembinaan pemerintah yang dilaksanakan oleh Kedutaan Besar Indonesia dapat dilaksanakan secara akuntabel. Dampak Kebijakan (policy impact outcomes dan policy output) 1)Kebijakan moratorium memberikan dampak positif berupa, peningkatan kesiapancalon TKI baik dari segi mental maupun ketrampilan, meningkatkan nilai jual ataudaya saing TKI dengan tenaga kerja asal negara lain, meningkatkan perlindungan dan penataan sistem kerja yang lebih baik sehingga para TKI terhindar dari tindakan diskriminasi dan praktek perbudakan yang dilakukan oleh majikan maupun keluarga majikan yang lain. 2) Kebijakan moratorium pengiriman TKI sektor domestik ke Arab Saudi dan Malaysia bersifat absulut, semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pengiriman TKI ke negara tersebut harus mematuhi sampai dengan dibukanya kembali kebijakan pengiriman TKI. Dari kebijakan tersebut diketahui PPTKIS sebagai perusahaan penyalur TKI dengan tujuan Arab Saudi dan Malaysia merupakan pihak yang paling terkena dampak. Dampak terhadap sosial ekonomiyang dirasakan oleh masyarakat disebabkan pendapatan yang diperoleh warga yang menjadi TKI diluar negeri belum dikelola dengan baik, seperti digunakan sebagai modal usaha yang dapat dijadikan sumber pendapatan keluarga setelah tidak lagi bekerja menjadi TKI di luar negeri. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan SDM sehingga belum mampu mengembangkan kreatifitas untuk membuka usaha atau memanfaatkan pengalaman di luar negeri untuk mencari pekerjaan di dalam negeri.

Actions (login required)

View Item