SYAMSU, Fauzan (2025) Pembatalan Akta Jual Beli Tanah Berbasis Hutang dengan Kewajiban Pembayaran Hutang (Studi Putusan Nomor 3507 K/Pdt/2023). Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Fauzan Syamsu-E2B023023-Tesis-2025.pdf Download (187kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Fauzan Syamsu-E2B023023-Tesis-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (835kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Fauzan Syamsu-E2B023023-Tesis-2025.pdf Download (235kB)
	PDF (BabI) BAB I-Fauzan Syamsu-E2B023023-Tesis-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 28 August 2026. Download (563kB)
	PDF (BabII) BAB II-Fauzan Syamsu-E2B023023-Tesis-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 28 August 2026. Download (378kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Fauzan Syamsu-E2B023023-Tesis-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 28 August 2026. Download (261kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Fauzan Syamsu-E2B023023-Tesis-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (403kB)
	PDF (BabV) BAB V-Fauzan Syamsu-E2B023023-Tesis-2025.pdf Download (188kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Fauzan Syamsu-E2B023023-Tesis-2025.pdf Download (225kB)

Abstract

Dalam praktik pertanahan di Indonesia, sering terjadi penyalahgunaan akta jual beli tanah yang digunakan sebagai jaminan pembayaran utang. Perjanjian semacam ini lebih tepat diatur melalui hak tanggungan, bukan akta jual beli, seperti yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3507 K/Pdt/2023. Dalam kasus ini, Penggugat (debitur) menyerahkan dua sertifikat tanah sebagai jaminan utang kepada Tergugat III (kreditur). Karena gagal melunasi, tergugat III (kreditur) menjual tanah tersebut kepada tergugat IV (pembeli) tanpa persetujuan Penggugat (debitur) dan memaksanya menandatangani akta jual beli tanpa kehadiran Tergugat I (PPAT). Proses pembuatan akta dilakukan secara tidak sah dan tidak sesuai prosedur. Meskipun gugatan Penggugat ditolak di tingkat pertama dan banding, Mahkamah Agung membatalkan kedua putusan tersebut dan menyatakan Akta Jual Beli Nomor 134/2016 dan 135/2016 batal demi hukum. Akta jual beli tidak dapat digunakan sebagai jaminan utang dan harus dibuat sesuai prosedur hukum. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis pembatalan akta jual beli berbasis hutang dalam Putusan Mahkamah Agung No.3507 K/Pdt/2023, untuk menganalisis tanggung jawab para pihak terhadap akta jual beli tanah yang dibatalkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3507 K/Pdt/2023. Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan metode yang digunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Spesifikasi penelitian ini menggunakan preskriptif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu seperti bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier akan dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung telah mempertimbangkan secara tepat aspek formil dan materiil dalam pembuatan akta. Kedua AJB dinyatakan batal demi hukum karena dibuat tanpa persetujuan, dengan unsur paksaan, dan tidak memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 22 PP No. 37 Tahun 1998 serta Pasal 1320 KUHPerdata. PPAT (Tergugat I) terbukti melakukan pelanggaran jabatan karena tidak hadir dan tidak membacakan isi akta, sehingga bertanggung jawab secara administratif dan perdata atas kerugian yang timbul. Tergugat III sebagai kreditur bertanggung jawab karena menjual objek jaminan secara melawan hukum, sedangkan Tergugat IV sebagai pembeli tidak dapat mempertahankan haknya karena memperoleh tanah melalui akta yang batal demi hukum. Kantor Pertanahan sebagai Turut Tergugat juga berkewajiban membatalkan pencatatan hak milik dan mengembalikannya kepada Penggugat. Oleh karena itu, seluruh pihak dalam perkara ini memiliki tanggung jawab hukum masing-masing.

Actions (login required)

View Item