Search for collections on Repository Universitas Jenderal Soedirman

Implikasi Hukum Akta Kepemilikan Bersama Pasangan Tanpa Perkawinan yang Sah dalam Pewarisan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 720 K/Pdt/2020)

HARTANTO, Febe (2025) Implikasi Hukum Akta Kepemilikan Bersama Pasangan Tanpa Perkawinan yang Sah dalam Pewarisan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 720 K/Pdt/2020). Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

[img] PDF (Cover)
COVER-Febe Hartanto-E2B023020-Tesis-2025.pdf

Download (106kB)
[img] PDF (Legalitas)
LEGALITAS-Febe Hartanto-E2B023020-Tesis-2025.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (297kB)
[img] PDF (Abstrak)
ABSTRAK-Febe Hartanto-E2B023020-Tesis-2025.pdf

Download (171kB)
[img] PDF (BabI)
BAB I-Febe Hartanto-E2B023020-Tesis-2025.pdf
Restricted to Repository staff only until 25 August 2026.

Download (305kB)
[img] PDF (BabII)
BAB II-Febe Hartanto-E2B023020-Tesis-2025.pdf
Restricted to Repository staff only until 25 August 2026.

Download (384kB)
[img] PDF (BabIII)
BAB III-Febe Hartanto-E2B023020-Tesis-2025.pdf
Restricted to Repository staff only until 25 August 2026.

Download (186kB)
[img] PDF (BabIV)
BAB IV-Febe Hartanto-E2B023020-Tesis-2025.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (441kB)
[img] PDF (BabV)
BAB V-Febe Hartanto-E2B023020-Tesis-2025.pdf

Download (128kB)
[img] PDF (DaftarPustaka)
DAFTAR PUSTAKA-Febe Hartanto-E2B023020-Tesis-2025.pdf

Download (186kB)

Abstract

Penelitian ini membahas permasalahan hukum seputar akta kepemilikan bersama pasangan tanpa perkawinan yang sah dalam konteks pewarisan, dengan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 720 K/Pdt/2020. Permasalahan muncul ketika salah satu pasangan meninggal, terdapat sengketa antara ibu kandung dari yang meninggal (Pewaris) dengan pasangannya terkait hak kepemilikan atas tanah karena hukum waris Indonesia tidak mengakui pasangan tanpa perkawinan yang sah sebagai ahli waris. Terdapat perbedaan pandangan dari Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 431/Pdt/2019/PT.BDG yang menyatakan akta kepemilikan bersama tidak sah karena dianggap sebagai harta bersama antara Tergugat dengan Pewaris serta tidak menganggap Penggugat sebagai ahli waris yang sah sehingga tidak berhak mendapat bagian atas objek sengketa. Sementara Putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa akta kepemilikan bersama dianggap sah sehingga kepemilikan hak atas tanah dibagi sama besar antara Penggugat (ibu kandung) dan Tergugat (pasangan tanpa perkawinan yang sah). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan akta kepemilikan bersama pasangan tanpa perkawinan sah dalam pewarisan serta menganalisis pula implikasi hukum akta kepemilikan bersama pasangan tanpa perkawinan yang sah dalam pewarisan terhadap kepemilikan hak atas tanah pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 720 K/Pdt/2020. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan analisis data secara kualitatif normatif dan disajikan secara deskriptif naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Akta kepemilikan bersama yang dibuat antara pasangan tanpa perkawinan sah dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pdt/2020 adalah sah secara hukum karena telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta didasarkan pula pada asas kebebasan berkontrak. (2) Implikasi hukum dari sahnya akta kepemilikan bersama ini berpengaruh langsung terhadap porsi pembagian harta peninggalan Pewaris. Dalam Putusan Mahkamah Agung, harta dibagi rata (masing-masing ½ bagian) antara pasangan tanpa perkawinan sah dan ibu kandung Pewaris sebagai ahli waris. Sebagai saran, bagi hakim, perlu ketelitian dalam penafsiran dan penerapan hukum terhadap kasus sengketa terkait akta kepemilikan bersama, terutama dalam hal akta kepemilikan bersama dibuat oleh pasangan yang tidak terikat perkawinan yang sah dan adanya ahli waris. Bagi notaris, harus mampu menyusun akta dengan klausul-klausul yang dapat melindungi hak para pihak, seperti dalam pembuatan akta kepemilikan bersama yang para pihaknya tidak memiliki hubungan perkawinan yang sah, perlu mencantumkan klausul terkait bagaimana para pihak menghendaki pembagian harta kepemilikan bersama apabila terjadi kondisi tertentu seperti kematian salah satu pihak.

Item Type: Thesis (Masters)
Nomor Inventaris: P225252
Subjects: A > A52 Administrative law
I > I144 Inheritance and succession
Divisions: Program Pascasarjana & Profesi > S2 Kenotariatan
Depositing User: Mrs. FEBE HARTANTO
Date Deposited: 25 Aug 2025 08:02
Last Modified: 25 Aug 2025 08:02
URI: http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/36618

Actions (login required)

View Item View Item