SAVITRI, Gea Puspa (2025) Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Peradilan Pidana terhadap Perkara Penganiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 110/Pid.B/2024/PN.Sml). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Gea Puspa Savitri-E1A021070-Skripsi-2025.pdf Download (231kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Gea Puspa Savitri-E1A021070-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (795kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Gea Puspa Savitri-E1A021070-Skripsi-2025.pdf Download (386kB)
	PDF (BabI) BAB I-Gea Puspa Savitri-E1A021070-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 25 August 2026. Download (172kB)
	PDF (BabII) BAB II-Gea Puspa Savitri-E1A021070-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 28 August 2026. Download (284kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Gea Puspa Savitri-E1A021070-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 28 August 2026. Download (130kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Gea Puspa Savitri-E1A021070-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (216kB)
	PDF (BabV) BAB V-Gea Puspa Savitri-E1A021070-Skripsi-2025.pdf Download (353kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAK-Gea Puspa Savitri-E1A021070-Skripsi-2025.pdf Download (128kB)

Abstract

Saksi mahkota merupakan salah satu bentuk strategi pembuktian yang diambil dari terdakwa lain dalam perkara yang sama guna mengungkap kebenaran materiil, khususnya dalam perkara pidana yang melibatkan lebih dari satu pelaku. Praktik ini menimbulkan polemik karena menyangkut pertentangan antara efektivitas pembuktian dan perlindungan hak asasi manusia terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mempertimbangkan saksi mahkota di dalam proses peradilan pidana terhadap perkara penganiayaan dan kedudukan saksi mahkota dalam proses peradilan pidana teerhadap perkara penganiayaan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 110/Pid.B/2024/PN.Sml. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundangan-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan saksi mahkota dijadikan alat bukti utama dalam pembuktian, tanpa adanya kontrol yang memadai terhadap kredibilitas dan independensi kesaksiannya. Majelis Hakim tidak secara tegas mengidentifikasi keberadaan saksi mahkota maupun menetapkan batasan pembuktian terhadap keterangannya. Meskipun belum diatur secara eksplisit dalam KUHAP, penggunaan saksi mahkota diakui dalam praktik melalui yurisprudensi dan asas diskresi penuntutan.

Actions (login required)

View Item