SUGIARTO, Dinda Putri (2025) Keabsahan Perjanjian Perkawinan yang Dibacakan Namun Tidak Dimengerti oleh Salah Satu Pihak (Studi Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN.DPS). Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-DINDA PUTRI SUGIARTO-E2B023007-TESIS-2025.pdf Download (128kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-DINDA PUTRI SUGIARTO-E2B023007-TESIS-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-DINDA PUTRI SUGIARTO-E2B023007-TESIS-2025.pdf Download (248kB)
	PDF (BabI) BAB 1-DINDA PUTRI SUGIARTO-E2B023007-TESIS-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 27 August 2026. Download (1MB)
	PDF (BabII) BAB 2-DINDA PUTRI SUGIARTO-E2B023007-TESIS-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 27 August 2026. Download (2MB)
	PDF (BabIII) BAB 3-DINDA PUTRI SUGIARTO-E2B023007-TESIS-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 27 August 2026. Download (373kB)
	PDF (BabIV) BAB 4-DINDA PUTRI SUGIARTO-E2B023007-TESIS-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)
	PDF (BabV) BAB 5-DINDA PUTRI SUGIARTO-E2B023007-TESIS-2025.pdf Download (190kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA -DINDA PUTRI SUGIARTO-E2B023007-TESIS-2025.pdf Download (769kB)

Abstract

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang penting untuk mengatur harta kekayaan suami istri dalam ikatan perkawinan. Pada praktiknya, perjanjian ini harus dibuat sesuai dengan syarat sahnya perjanjian, namun pada Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN.Dps, perjanjian perkawinan yang dibuat antara seorang WNI dan WNA dibatalkan oleh hakim karena salah satu pihak (WNA) tidak memahami isi akta yang dibacakan oleh notaris, dan akta tersebut tidak diterjemahkan. Hal ini menimbulkan kerugian bagi pihak WNA karena ketidaktahuan terhadap isi perjanjian yang memuat pemisahan harta dalam putusan tersebut hakim tidak menjelaskan secara rinci mengenai pembagian harta Bersama keduanya yang berupa tanah dan bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan akta perjanjian perkawinan yang dibacakan namun tidak dipahami oleh salah satu pihak, pertanggungjawaban notaris yang tidak menerjemahkan akta, serta menganalisis status harta bersama setelah pembatalan perjanjian. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan preskriptif, serta mengandalkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan dalam putusan tersebut dibatalkan karena akta perjanjian kawin mengandung cacat formil dan materil. Cacat formil timbul akibat pelanggaran Pasal 43 UUJN, di mana isi akta tidak dijelaskan dalam bahasa yang dimengerti oleh salah satu pihak. Sementara cacat materil terjadi karena tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan yang tidak bebas akibat cacat kehendak dan penyalahgunaan keadaan, serta sebab yang tidak halal karena bertentangan dengan Pasal 21 UUPA terkait kepemilikan tanah oleh WNA. Notaris yang tidak menerjemahkan isi akta kepada penggugat yang merupakan WNA, telah bertentangan dengan Pasal 43 UUJN, sehingga akta yang dibuat kehilangan kekuatan autentiknya dan berubah menjadi akta di bawah tangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 UUJN. Oleh karena itu, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Status harta bersama setelah dibatalkannya perjanjian perkawinan dalam Putusan tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, di mana seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Penyelesaian pembagian harta dilakukan melalui mekanisme boedel scheiding, dengan menjual tanah terlebih dahulu dan membagi hasilnya secara adil kepada para pihak, sementara utang yang timbul dari pembelian harta tersebut tetap menjadi tanggungan bersama sebagai passiva.

Actions (login required)

View Item