KAMALRULLAH, Rayhan Zhafrandy (2025) Implementasi Kewajiban Notaris dalam Pemberian Jasa Hukum secara Cuma-Cuma Bagi Orang yang Tidak Mampu Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris di Wilayah Purwokerto. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-RAYHAN ZHAFRANDY KAMALRULLAH-E2B02205-TESIS-2025.pdf Download (187kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-RAYHAN ZHAFRANDY KAMALRULLAH-E2B02205-TESIS-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-RAYHAN ZHAFRANDY KAMALRULLAH-E2B02205-TESIS-2025.pdf Download (197kB)
	PDF (BabI) BAB I-RAYHAN ZHAFRANDY KAMALRULLAH-E2B02205-TESIS-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 29 August 2026. Download (896kB)
	PDF (BabII) BAB II-RAYHAN ZHAFRANDY KAMALRULLAH-E2B02205-TESIS-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 29 August 2026. Download (896kB)
	PDF (BabIII) BAB III-RAYHAN ZHAFRANDY KAMALRULLAH-E2B02205-TESIS-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 29 August 2026. Download (898kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-RAYHAN ZHAFRANDY KAMALRULLAH-E2B02205-TESIS-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (898kB)
	PDF (BabV) BAB V-RAYHAN ZHAFRANDY KAMALRULLAH-E2B02205-TESIS-2025.pdf Download (908kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-RAYHAN ZHAFRANDY KAMALRULLAH-E2B02205-TESIS-2025.pdf Download (898kB)

Abstract

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Notaris memiliki kewajiban yang tercantum dalam Pasal 37 ayat (1) UUJNP bahwa Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Berdasarkan penelitian permulaan yang dilakukan penulis terdapat 5 (lima) Notaris yang telah mengimplementasikan pemberian jasa hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu di Wilayah Purwokerto. Faktanya masih ditemukan adanya kendala terkait perbedaan interpretasi dan implementasi Pasal 37 ayat (1) UUJNP oleh Notaris di wilayah Purwokerto, serta hambatan dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Hal ini mengakibatkan kesulitan bagi Notaris dalam memenuhi kewajiban sesuai amanat undang-undang. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Implementasi Kewajiban Notaris Dalam Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Orang yang Tidak Mampu Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris di Wilayah Purwokerto.” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewajiban Notaris dalam pemberian jasa hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu di Wilayah Purwokerto dan Menganalisis faktor yang mendukung dan menghambat pemberian jasa hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu oleh Notaris di Wilayah Purwokerto. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Penulisan menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka dan disajikan dalam bentuk teks naratif, data dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil Implementasi kewajiban Notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu di Wilayah Purwokerto telah berjalan dengan baik. Pelaksanaannya dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain pembebasan honorarium, layanan konsultasi hukum gratis, serta pembuatan akta untuk kepentingan sosial. Hal ini menunjukan bahwa secara prinsip, para Notaris di Wilayah Purwokerto yang memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) UUJNP serta menjungjung tinggi etika profesi. Namun demikian, secara operasional, pelaksanaan kewajiban tersebut belum didukung oleh standar baku atau petunjuk teknis yang jelas. Dan terdapat faktor yang mendukung dan menghambat Notaris dalam mengimplementasikan pemberian jasa hukum secara cuma-cuma. Faktor yang mendukungnya yaitu diatur dalam Pasal 37 ayat (1) UUJNP, Kode Etik Notaris Pasal 3 angka 7, faktor kemanusiaan, dan faktor keyakinan sesorang Notaris bahwa klien yang menghadap tergolong orang yang tidak mampu. Faktor yang menghambatnya yaitu disebabkan oleh beberapa faktor yakni norma yang tidak jelas pada Pasal 37 ayat (1) UUJNP yang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai kriteria orang yang tidak mampu, kebutuhan operasional kantor, dan membayar gaji pegawai/staff kantor. Persoalan tersebut dapat dianalisis menggunakan teori bekerjanya hukum menurut Robert Seidman yaitu aspek aturan hukum, aspek institusi pelaksana, dan aspek kelompok sasaran.

Actions (login required)

View Item