FAUZIYAH, Rezza (2025) Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Melalui Media Sosial (Studi Di Wilayah Hukum Bawaslu Purworejo). Masters thesis, Universitas Jendral Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Rezza Fauziyah-E2A022006-Tesis-2025.pdf Download (39kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Rezza Fauziyah-E2A022006-Tesis-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (766kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Rezza Fauziyah-E2A022006-Tesis-2025.pdf Download (48kB)
	PDF (BabI) BAB I-Rezza Fauziyah-E2A022006-Tesis-2025 (1).pdf Restricted to Repository staff only until 29 August 2026. Download (612kB)
	PDF (BabII) BAB II-Rezza Fauziyah-E2A022006-Tesis-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 29 August 2026. Download (429kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Rezza Fauziyah-E2A022006-Tesis-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 29 August 2026. Download (196kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Rezza Fauziyah-E2A022006-Tesis-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (870kB)
	PDF (BabV) BAB V-Rezza Fauziyah-E2A022006-Tesis-2025.pdf Download (195kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Rezza Fauziyah-E2A022006-Tesis-2025.pdf Download (207kB)

Abstract

Kampanye dalam Pemilu merupakan salah satu instrumen penting dalam kehidupan demokrasi, kampanye dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk menyampaikan visi misi peserta pemilu kepada pemilih salah satunya dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana kampanye. Kampanye perlu dilakukan upaya penegakan hukum oleh Bawaslu agar tidak terjadi suatu pelanggaran dalam pemilu.Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu melalui media sosial di wilayah Bawaslu Kabupaten Purworejo, serta untuk menganalisis hambatan penegakan hukum tindak pidana pemilu melalui media sosial di wilayah hukum Bawaslu Kabupaten Purworejo. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data pada penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif naratif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan Staf Penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Purworejo dan Staf Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan dan jurnal ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Purworejo telah efektif dengan adanya tidak semua perkara diselesaikan sampai pengadilan. Hal ini terbukti dengan strategi penegakan hukum yang digunakan oleh Bawaslu mencerminkan pendekatan upaya penegakan hukum secara pre-emtif melalui pendidikan pemilih dan diseminasi informasi, penegakan hukum secara preventif melalui patroli pengawasan media sosial serta imbauan hukum, dan penegakan hukum secara represif melalui proses klarifikasi, kajian awal, serta penerusan perkara ke Sentra Gakkumdu. Penegakan hukum yang telah dilaksanakan tersebut menunjukkan bahwa Bawaslu Purworejo telah menjalankan fungsinya tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem penegakan hukum pemilu yang adaptif terhadap tantangan digital. Hambatan penegakan hukum tindak pidana pemilu melalui media sosial di wilayah hukum Bawaslu Purworejo pada aspek struktur hukum yaitu penegakan hukum dihadapkan pada ketidakharmonisan koordinasi dalam Sentra Gakkumdu, keterbatasan sarana digital forensik, serta tekanan sosial-politik lokal. Lemahnya kapasitas teknis dan profesionalisme aparatur penegak hukum, khususnya dalam merespons kejahatan digital, menunjukkan bahwa infrastruktur kelembagaan belum siap menghadapi karakteristik pelanggaran pemilu di ranah media sosial. Kedua, substansi hukum terdapat kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan realitas digital. Ketentuan dalam Undang- Undang Pemilu belum mengatur secara rinci tentang pertanggungjawaban pidana atas konten digital yang dibuat oleh pihak ketiga atau peserta pemilu itu sendiri. Selain itu, belum adanya standar pembuktian elektronik yang seragam menambah kerentanan sistem pembuktian hukum di era digital. Ketiga, yaitu budaya hukum masyarakat menunjukkan sikap permisif terhadap pelanggaran pemilu, khususnya apabila pelaku merupakan figur politik lokal. Budaya ini diperparah oleh rendahnya literasi hukum digital di kalangan masyarakat dan aparat, yang menyebabkan hukum tidak dipandang sebagai instrumen pengatur yang kuat, melainkan hanya sebagai simbol formal semata

Actions (login required)

View Item