FIRMANSYAH, Melania Indiana Putri (2025) Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Adat Versus Pemegang Hak Atas Tanah Barat yang Telah Dikonversi Menjadi Sertifikat Hak Milik (Shm) (Studi Putusan Nomor 59/PDT/2021/PT.DKI). Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-MELANIA INDIANA PUTRI FIRMANSYAH-E2B023003-TESIS-2025.pdf Download (222kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-MELANIA INDIANA PUTRI FIRMANSYAH-E2B023003-TESIS-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (507kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-MELANIA INDIANA PUTRI FIRMANSYAH-E2B023003-TESIS-2025.pdf Download (268kB)
	PDF (BabI) BAB I-MELANIA INDIANA PUTRI FIRMANSYAH-E2B023003-TESIS-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 1 September 2026. Download (435kB)
	PDF (BabII) BAB II-MELANIA INDIANA PUTRI FIRMANSYAH-E2B023003-TESIS-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 1 September 2026. Download (571kB)
	PDF (BabIII) BAB III-MELANIA INDIANA PUTRI FIRMANSYAH-E2B023003-TESIS-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 1 September 2026. Download (295kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-MELANIA INDIANA PUTRI FIRMANSYAH-E2B023003-TESIS-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (506kB)
	PDF (BabV) BAB V-MELANIA INDIANA PUTRI FIRMANSYAH-E2B023003-TESIS-2025.pdf Download (282kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-MELANIA INDIANA PUTRI FIRMANSYAH-E2B023003-TESIS-2025.pdf Download (270kB)

Abstract

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), terjadi transformasi dalam sistem hukum pertanahan nasional melalui proses konversi hak atas tanah adat menjadi hak-hak baru yang diatur dalam hukum nasional. Proses konversi ini seringkali menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks, sebagaimana terlihat dalam sengketa kepemilikan tanah antara Lumin Tuningtyas yang berdasarkan girik dan Desyanto yang memiliki Sertifikat Hak Milik di Jakarta Timur, yang berujung pada Putusan Nomor 59/Pdt/2021/PT.DKI. Kasus ini mencerminkan problematika perbedaan dalam pertimbangan hukum hakim dan perlindungan hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah adat yang telah dikonversi, di mana terdapat benturan antara pengakuan terhadap bukti kepemilikan tradisional (girik) dengan sistem sertifikasi modern, sehingga diperlukan analisis mendalam untuk memperkuat sistem perlindungan hukum yang efektif bagi pemegang hak atas tanah adat yang telah dikonversi menjadi sertifikat hak milik. Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni untuk menganalisis yang pertama pertimbangan hukum hakim terhadap putusan nomor 59/PDT/2021/PT. DKI tentang hak atas tanah adat dengan hak atas tanah barat yang telah dikonversi menjadi sertifikat hak milik dan yang kedua perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah adat dengan hak atas tanah barat yang telah dikonversi menjadi sertifikat hak milik. Metode penelitian menggunakkan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Spesifikasi penelitian menggunakan analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Metode penyajian data dalam bentuk teks naratif. Analisis data menggunakan analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh, bahwa berdasarkan analisis perkara nomor 59/PDT/2021/PT. DKI, hakim mempertimbangkan bahwa meskipun Sertifikat Hak Milik (SHM) memiliki kekuatan pembuktian lebih kuat dibandingkan girik sesuai Pasal 19 UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997, konversi tanah adat ke hak milik harus tetap memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah adat yang telah dikonversi mencakup sistem yang komprehensif dengan aspek preventif melalui pendaftaran tanah sistematis dan teknologi informasi terintegrasi, serta aspek represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan penerapan asas nemo plus juris yang memungkinkan pembatalan sertifikat cacat hukum. Batas waktu gugatan 5 tahun terhadap sertifikat bertujuan melindungi pemegang sertifikat beritikad baik dan mendukung tertib administrasi, namun modernisasi sistem pertanahan pasca-2025 harus tetap mengakomodasi nilai-nilai adat, hak ulayat masyarakat, dan fungsi sosial tanah dalam kerangka sistem hukum pertanahan nasional yang adil dan berkelanjutan sesuai Pasal 3 UUPA.

Actions (login required)

View Item