AZZAHRA, Syifa (2025) Penerapan Prinsip Kehati – Hatian Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Yang Didasarkan Pada Perjanjian Pinjam Nama Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 4223 K/Pdt/2022). Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Syifa Azzahra-E2B023017-Tesis-2025.pdf Download (116kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Syifa Azzahra-E2B023017-Tesis-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (778kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Syifa Azzahra-E2B023017-Tesis-2025.pdf Download (49kB)
	PDF (BabI) BAB 1-5-E2B023017-Syifa Azzahra-Tesis-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 1 September 2026. Download (976kB)
	PDF (BabII) BAB II-Syifa Azzahra-E2B023017-Tesis-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 1 September 2026. Download (291kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Syifa Azzahra-E2B023017-Tesis-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 1 September 2026. Download (116kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Syifa Azzahra-E2B023017-Tesis-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (278kB)
	PDF (BabV) BAB V-Syifa Azzahra-E2B023017-Tesis-2025.pdf Download (41kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Syifa Azzahra-E2B023017-Tesis-2025.pdf Download (127kB)

Abstract

Prinsip kehati-hatian merupakan sikap waspada baik pada diri sendiri maupun bagi orang lain dengan memperhatikan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan. Notaris/PPAT dalam menjalankan tugasnya wajib menerapakan prinsip kehati-hatian untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam hal mengenal penghadap dan proses pembuatan suatu akta. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap keabsahan Akta Jual Beli yang telah dinyatakan batal demi hukum akta kuasanya dalam Putusan Nomor 4223 K/Pdt/2022 dan menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian Notaris/PPAT terhadap perjanjian pinjam nama di Indonesia. Metode penelitian menggunakkan yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Spesifikasi penelitian menggunakan analisis preskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Metode penyajian data dalam bentuk teks naratif. Analisis data menggunakan analisis normative kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh, dari pertimbangan hukum hakim dalam Kasus Putusan Nomor 4223 K/Pdt/2022 kurang tepat, menyatakan sah jual beli atas obyek bidang tanah yang didasarkan dari akta perjanjian pinjam nama dan akta kuasa membeli yang telah dinyatakan batal demi hukum. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 1320 Ayat (4) KUHPerdata yaitu kausa yang halal. Notaris/PPAT membantu membuat akta perjanjian pinjam nama dan akta kuasa membeli dari WNA kepada WNI, berakibat batal demi hukum dan melanggar ketentuan Pasal 21 dan 26 UUPA. Notaris/PPAT tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatan mengenali pengguna jasa bagi Notaris. Notaris/PPAT tidak dapat membantu membuat akta perjanjian pinjam nama dan akta kuasa membeli antara WNA dengan WNI karena akan berakibat batal demi hukum dan diharapkan Notaris/PPAT dapat memahami dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Actions (login required)

View Item