GUNAWAN, Helmi (2025) Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Data Berbasis Artificial Intelligence. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Helmi Gunawan-E1A021094-Skripsi-2025.pdf Download (78kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Helmi Gunawan-E1A021094-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (777kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Helmi Gunawan-E1A021094-Skripsi-2025.pdf Download (147kB)
	PDF (BabI) BAB I-Helmi Gunawan-E1A021094-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 1 September 2026. Download (451kB)
	PDF (BabII) BAB II-Helmi Gunawan-E1A021094-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 1 September 2026. Download (314kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Helmi Gunawan-E1A021094-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 1 September 2026. Download (177kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Helmi Gunawan-E1A021094-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (409kB)
	PDF (BabV) BAB V-Helmi Gunawan-E1A021094-Skripsi-2025.pdf Download (84kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Helmi Gunawan-E1A021094-Skripsi-2025.pdf Download (243kB)

Abstract

Data pribadi menjadi harta yang berharga di zaman sekarang. Keamanan data pribadi menjadi hal mutlak untuk diperhatikan setiap orang agar terjaga dari segala ancaman yang ada. Artificial Intelligence (AI) semakin berkembang dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk dari perbuatan yang dapat dilakukan dalam hal pencurian data berbasis AI serta untuk mengetahui kebijakan hukum pidana nasional menanggulangi tindak pidana pencurian data berbasis AI. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bentuk perbuatan yang paling umum dilakukan sebagai bentuk pencurian data adalah dengan cara menyebarkan deepfake. Regulasi di Indonesia belum secara komprehensif dan spesifik dalam membuat regulasi yang membahas mengenai AI. Regulasi yang sering digunakan dalam kasus pencurian data yaitu pada UU PDP dan UU ITE namun kedua regulasi tersebut belum dapat memberikan penjelasan. Para pelaku secara umum menggunakan metode Deepfake untuk melakukan pencurian data. Adanya regulasi khusus untuk membahas penggunaan AI dari perspektif hukum pidana bertujuan mencegah tindak pidana yang menggunakan AI sebagai alat bantu. Adanya larangan dan sanksi yang jelas dapat memberikan batasan sekaligus penjeraan bagi para pelaku pencurian data berbasis AI.

Actions (login required)

View Item