MAHARANI, Karista Amelia (2025) Keabsahan Hukum Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam Kontrak Magang secara Daring (Studi Kasus Di PT. Kunci Hukum Indonesia). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Karista Amelia Maharani-E1A021178-Skripsi-2025.pdf Download (94kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Karista Amelia Maharani-E1A021178-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (956kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Karista Amelia Maharani-E1A021178-Skripsi-2025.pdf Download (223kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Karista Amelia Maharani-E1A021178-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 1 September 2026. Download (520kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Karista Amelia Maharani-E1A021178-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 1 September 2026. Download (377kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Karista Amelia Maharani-E1A021178-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 1 September 2026. Download (263kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Karista Amelia Maharani-E1A021178-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (491kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Karista Amelia Maharani-E1A021178-Skripsi-2025.pdf Download (214kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Karista Amelia Maharani-E1A021178-Skripsi-2025.pdf Download (257kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Karista Amelia Maharani-E1A021178-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (551kB)

Abstract

PT Kunci Hukum Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang melaksanakan sistem magang secara daring atau remote internship. Dalam pelaksanaannya, perjanjian kontrak magang antara peserta dan perusahaan dilakukan secara elektronik dan menggunakan tanda tangan elektronik sebagai bentuk persetujuan para pihak tanpa pertemuan langsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hukum penggunaan tanda tangan elektronik dalam kontrak magang daring serta menelaah akibat hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber data berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, menjelaskan bahwa tanda tangan elektronik yang digunakan pada SPM PT Kunci Hukum Indonesia merupakan bentuk scanned signature yang hanya memenuhi 3 (tiga) dari 6 (enam) syarat keabsahan tanda tangan elektronik di Pasal 59 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Sehingga bentuk Scanned Signatures dalam Surat Perjanjian Magang (SPM) tersebut tidak tersertifikasi berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Terkait akibat hukumnya berpengaruh terhadap nilai kekuatan pembuktian yang relatif lemah, karena masih dapat dibantah dan memiliki resiko tinggi terhadap pemalsuan perubahan data secara sepihak, namun selama kedua belah pihak mengakui bahwa tanda tangan elektronik yang digunakan adalah milik para pihak yang menandatangani sesuai identitas pada SPM PT Kunci Hukum Indonesia, maka keutuhan dan keautentikannya dapat dipertahankan.

Actions (login required)

View Item