LIANA, Fatin (2025) Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kartu Halo Telkomsel Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Putusan Nomor 90/Pdt.Sus-Bpsk/2021/PN Mdn). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-FATIN LIANA-E1A018198-SKRIPSI-2025.pdf Download (157kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-FATIN LIANA-E1A018198-SKRIPSI-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (560kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-FATIN LIANA-E1A018198-SKRIPSI-2025.pdf Download (238kB)
	PDF (BabI) BAB I-FATIN LIANA-E1A018198-SKRIPSI-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 4 September 2026. Download (275kB)
	PDF (BabII) BAB II-FATIN LIANA-E1A018198-SKRIPSI-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 4 September 2026. Download (330kB)
	PDF (BabIII) BAB III_FATIN LIANA_E1A018198_SKRIPSI_2025.pdf Restricted to Repository staff only until 4 September 2026. Download (218kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-FATIN LIANA-E1A018198-SKRIPSI-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (343kB)
	PDF (BabV) BAB V-FATIN LIANA-E1A018198-SKRIPSI-2025.pdf Download (163kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-FATIN LIANA-E1A018198-SKRIPSI-2025.pdf Download (219kB)

Abstract

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada konsumen. Tujuan perlindungan konsumen adalah untuk melindungi hak – hak konsumen dan menjamin keseimbangan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha agar tidak ada ketimpangan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen Kartu Halo Telkomsel berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Putusan Nomor 90/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Mdn.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah data skunder yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk teks naratif dengan metode analisis data yang digunakan yaitu metode normatif kualitatif.Hasil penelitian menunjukan bahwa pihak konsumen belum memperoleh perlindungan hukum karena tidak terpenuhi hak konsumen untuk mendapatkan infomasi yang transparan mengenai mekanisme sistem tagihan kartu halo sehingga timbul kerugian. Akibat hukum bagi pelaku usaha adalah untuk meberikan ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap hak – hak konsumen. PT Telkomsel berkewajiban memberikan ganti rugi sesuai putusan BPSK yang telah dieperkuat oleh putusan PN Medan, ganti rugi berupa pengaktifan kembali layanan kartu halo milik konsumen dan membatasi tagihan sesuai kesepakatan.

Actions (login required)

View Item