Search for collections on Repository Universitas Jenderal Soedirman

Perspektif Ekonomi Politik Perizinan dan Investasi Hotel diKabupaten Banyumas (Studi Penyegelan Hotel Dominic dan Wisata Niaga 2015)

RIANITA, Tiara Putri (2016) Perspektif Ekonomi Politik Perizinan dan Investasi Hotel diKabupaten Banyumas (Studi Penyegelan Hotel Dominic dan Wisata Niaga 2015). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

[img] PDF (Cover)
1 Cover Rianita Tiara Putri F1D010027 - 2016.pdf

Download (535kB)
[img] PDF (Legalitas)
2 Legalitas Rianita Tiara Putri F1D010027 - 2016.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (901kB)
[img] PDF (Abstrak)
3 Abstrak Rianita Tiara Putri F1D010027 - 2016.pdf

Download (550kB)
[img] PDF (BabI)
4 Bab I Rianita Tiara Putri F1D010027 - 2016.pdf
Restricted to Repository staff only until 25 September 2026.

Download (583kB)
[img] PDF (BabII)
5 Bab II Rianita Tiara Putri F1D010027 - 2016.pdf
Restricted to Repository staff only until 25 September 2026.

Download (595kB)
[img] PDF (BabIII)
6 Bab III Rianita Tiara Putri F1D010027 - 2016.pdf
Restricted to Repository staff only until 25 September 2026.

Download (587kB)
[img] PDF (BAbIV)
7 Bab IV Rianita Tiara Putri F1D010027 - 2016.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (735kB)
[img] PDF (BabV)
8 Bab V Rianita Tiara Putri F1D010027 - 2016.pdf

Download (539kB)
[img] PDF (DaftarPustaka)
9 Daftar Pustaka Rianita Tiara Putri F1D010027 - 2016.pdf

Download (563kB)
[img] PDF (Lampiran)
10 Lampiran Rianita Tiara Putri F1D010027 - 2016.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penyegelan yang dilakukan oleh Pemkab Banyumas terhadap Hotel Dominic dan Wisata Niaga yang terjadi karena penyalahgunaan izin bangunan. Untuk itu penertiban ini bertujuan untuk mengetahui deskripsi pola relasi politik antara Pemkab Banyumas dengan para investor. Dalam perspektif ekonomi politik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dengan narasumber sebagai berikut Sekertaris Daerah (Sekda), Ketua Komisi D DPRD Banyumas, Kepala BPMPP, Kepala Dinsosnakertrans, KepalaDCCKTR, Kepala Satpol PP, Manajemen Hotel Dominic dan Wisata Niaga, jurnalis Suara Merdeka dan aktivis LPPLSH. Sumber data primer adalah wawancara. Sedangkan sumber data sekunder adalah kebijakan, arsip, pemberitaan dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis interaktif, dimulai dari reduksi data, penyajian , proses penertiban Hotel Dominic dan Wisata Niaga serta relasi kuasa antara Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan para investor Hotel Dominic dan Wisata Niaga dalam perspektif ekonomi politik. Penutupan izin operasional Hotel Dominic dan Wisata Niaga telah melalui urutan resmi sesuai dengan dengan Perda No 3 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung. Pemkab Banyumas memberikan sanksi administratif berupa penyegelan dan denda maksimal 10 % dari Rencana Anggaran Biaya (RAB). Namun Pemkab memberikan keringanan setelah kedua hotel tersebut melayangkan surat permohonan keringanan denda kepada Bupati. Kemudian ditindaklanjuti dengan rapat pembahasan tim Pemkab dan ditetapkan pengurangan denda. Dalam sudut pandang ekonomi politik, penertiban hotel melibatkan interaksi antara pemangku kepentingan (stakeholder) baik dari pemkab maupun para investor di Kabupaten Banyumas. Pelanggaran yang dilakukam oleh Hotel Dominic dan Wisata Niaga ini melibatkan beberapa aktor politik. Dari level atas Bupati bertugas membuat regulasi atau kebijakan. Kemudian level eksekutif dan legislatif yang bertugas untuk membuat perda. Pelaksana dan pengawas dari pihak BPMPP dan DCKTR. Sementara, Satpol PP berada di bawah Bupati yang bertugas melakukan pembongkaran di lapangan, jika suatu usaha dinilai melanggar. Meski Pemkab Banyumas telah membuat peraturan mengenai bangunan gedung. Namun implementasinya tidak tegas. Hal tersebut terlihat dengan adanya pemberian keringanan sanksi administratif yang seharusnya dibayarkan. Meski hal tersebut memperlihatkan ketidaktegasan Pemkab Banyumas dalam menegakkan Perda, tindakan pemberian sanksi administratif ini masih menguntungkan bagi pihak Pemkab. Keputusan ini dianggap meminimalisir dampak yang timbul.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Nomor Inventaris: F16172
Uncontrolled Keywords: inkonsistensi, Perda, ekonomi politik
Subjects: E > E36 Economic aspects
P > P402 Politics
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > S1 Ilmu Politik
Depositing User: Mrs Lati Larasati UPA Perpustakaan Unsoed
Date Deposited: 25 Sep 2025 07:08
Last Modified: 25 Sep 2025 07:08
URI: http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/37500

Actions (login required)

View Item View Item