Alamsyah, Rhaka (2025) Keberlakuan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.
 | There is a more recent version of this item available. |
![[img]](http://repository.unsoed.ac.id/style/images/fileicons/other.png) |
PDF (Cover)
COVER-Rhaka Fajar Alamsyah-E1A021033-Skripsi-2025.pdf Download (69kB) |
|
PDF (Legalitas)
LEGALITAS-Rhaka Fajar Alamsyah-E1A021033-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (280kB) |
|
PDF (Abstrak)
ABSTRAK-Rhaka Fajar Alamsyah-E1A021033-Skripsi-2025.pdf Download (320kB) |
|
PDF (BabI)
BAB-I-Rhaka Fajar Alamsyah-E1A021033-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 6 October 2026. Download (410kB) |
|
PDF (BabII)
BAB-II-Rhaka Fajar Alamsyah-E1A021033-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 6 October 2026. Download (454kB) |
|
PDF (BabIII)
BAB-III-Rhaka Fajar Alamsyah-E1A021033-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 6 October 2026. Download (293kB) |
|
PDF (BabIV)
BAB-IV-Rhaka Fajar Alamsyah-E1A021033-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (773kB) |
|
PDF (BabV)
BAB-V-Rhaka Fajar Alamsyah-E1A021033-Skripsi-2025.pdf Download (241kB) |
|
PDF (DaftarPustaka)
DAFTAR PUSTAKA-Rhaka Fajar Alamsyah-E1A021033-Skripsi-2025.pdf Download (316kB) |
Abstract
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) memperkenalkan materi muatan baru dengan memberikan kewenangan pemungutan opsen yang merupakan pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Salah satu opsen yang dipungut pemerintah daerah kabupaten/kota adalah opsen atas pajak kendaraan bermotor (Opsen PKB). Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Kuningan selama lima tahun terakhir (2020 – 2024) mengalami peningkatan hingga mencapai 5,17% melebihi rata-rata pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor secara keseluruhan di Provinsi Jawa Barat sebesar 2,38%. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor idealnya diiringi dengan peningkatan penerimaan pendapatan daerah dari sektor perpajakan kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberlakuan dan strategi dalam pemungutan Opsen PKB setelah berlakunya UU HKPD di Kabupaten Kuningan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach, conseptual approach dan historical approach. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa keberlakuan Opsen PKB setelah berlakunya UU HKPD di Kabupaten Kuningan merupakan bagian dari skema pemerintah dalam mewujudkan desentralisasi fiskal melalui penguatan local taxing power dengan mengubah pola penerimaan dana bagi hasil PKB. Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dalam pemungutan Opsen PKB dilaksanakan dengan cara sinergi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui skema berbagi peran dan berbagi pendanaan.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Nomor Inventaris: | E25260 |
| Uncontrolled Keywords: | Opsen, Pajak Kendaraan Bermotor, Kabupaten Kuningan |
| Subjects: | T > T30 Tax assessment |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Mr. Rhaka Fajar Alamsyah |
| Date Deposited: | 06 Oct 2025 00:55 |
| Last Modified: | 06 Oct 2025 00:55 |
| URI: | http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/37578 |
Available Versions of this Item
- Keberlakuan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan). (deposited 06 Oct 2025 00:55) [Currently Displayed]
Actions (login required)
 |
View Item |