ARSANTY, Amanda Fitri (2025) Implementasi Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia (Studi di Lembaga Perlindungan Saksi & Korban). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-AMANDA FITRI ARSANTY-E1A021146-SKRIPSI-2025.pdf Download (62kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-AMANDA FITRI ARSANTY-E1A021146-SKRIPSI-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (838kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-AMANDA FITRI ARSANTY-E1A021146-SKRIPSI-2025.pdf Download (218kB)
	PDF (BabI) BAB-I-AMANDA FITRI ARSANTY-E1A021146-SKRIPSI-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 7 October 2026. Download (1MB)
	PDF (BabII) BAB-II-AMANDA FITRI ARSANTY-E1A021146-SKRIPSI-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 7 October 2026. Download (3MB)
	PDF (BabIII) BAB-III-AMANDA FITRI ARSANTY-E1A021146-SKRIPSI-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 7 October 2026. Download (674kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-AMANDA FITRI ARSANTY-E1A021146-SKRIPSI-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)
	PDF (BabV) BAB-V-AMANDA FITRI ARSANTY-E1A021146-SKRIPSI-2025.pdf Download (307kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-AMANDA FITRI ARSANTY-E1A021146-SKRIPSI-2025.pdf Download (621kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-AMANDA FITRI ARSANTY-E1A021146-SKRIPSI-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (162kB)

Abstract

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), khususnya dengan modus investasi ilegal, telah menimbulkan korban yang masif dengan kerugian materiil yang tinggi di Indonesia. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengaplikasikan prosedur khusus untuk implementasi restitusi bagi Korban TPPU sebagai hasil dari identifikasi fenomena dan karakteristik korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi restitusi bagi korban TPPU oleh LPSK serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPSK hanya menerima permohonan restitusi korban TPPU dengan modus investasi ilegal yang memiliki jumlah korban masif serta kerugian tinggi dan menerapkan prosedur khusus dalam implementasinya, seperti pembatasan komponen penilaian restitusi pada kerugian atas kehilangan kekayaan, pembentukan tim khusus untuk penanganan restitusi setiap platform investasi ilegal, serta melaksanakan eksekusi putusan restitusi dalam beberapa kasus. Implementasi restitusi yang dilakukan condong ke pengembalian aset milik korban ketimbang pembayaran ganti kerugian oleh pelaku untuk pemulihan korban. Ditemukan bahwa faktor pendukung meliputi instrumen hukum yang memadai dan kerja sama yang baik dengan Aparat Penegak Hukum, sedangkan faktor penghambat yang paling signifikan adalah keterbatasan sumber daya manusia di LPSK yang tidak sebanding dengan jumlah pemohon, ketiadaan wewenang untuk verifikasi bukti secara materiil, definisi restitusi yang berbeda dengan implementasinya dan kekosongan hukum terkait mekanisme eksekusi aset sitaan. LPSK telah melaksanakan tanggung jawab untuk perlindungan korban TPPU, akan tetapi diperlukan penguatan kapasitas LPSK dan pengkajian kembali regulasi dalam UU LPSK dan UU PP-TPPU untuk meningkatkan perlindungan korban dan optimalisasi pemulihan hak korban TPPU di Indonesia.

Actions (login required)

View Item