NURFALAH, Restia (2016) Peran Elit Desa dalam Implementasi Perda Kabupaten Ciamis No 22 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Hutan Hak Di Desa Karangpaningal Kabupaten Ciamis. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) 1 Cover Restia Nurfalah F1D012009 - 2016.pdf Download (844kB)
	PDF (Legalitas) 2 Legaliltas Restia Nurfalah F1D012009 - 2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) 3 Abstrak Restia Nurfalah F1D012009 - 2016.pdf Download (920kB)
	PDF (BabI) 4 Bab I Restia Nurfalah F1D012009 - 2016.pdf Restricted to Repository staff only until 20 October 2026. Download (968kB)
	PDF (BabII) 5 Bab II Restia Nurfalah F1D012009 - 2016.pdf Restricted to Repository staff only until 20 October 2026. Download (992kB)
	PDF (BabIII) 6 Bab III Restia Nurfalah F1D012009 - 2016.pdf Restricted to Repository staff only until 20 October 2026. Download (958kB)
	PDF (BabIV) 7 Bab IV Restia Nurfalah F1D012009 - 2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) 8 Bab V Restia Nurfalah F1D012009 - 2016.pdf Download (938kB)
	PDF (DaftarPustaka) 9 Daftar Pustaka Restia Nurfalah F1D012009 - 2016.pdf Download (943kB)
	PDF (Lampiran) 10 Lampiran Restia Nurfalah F1D012009 - 2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Judul penelitian ini adalah Peran Elit Desa dalam Implementasi Perda Kabupaten Ciamis No 22 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Hutan Hak Di Desa Karangpaningal Kabupaten Ciamis. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui peran elit desa dalam implementasi Perda No 22 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Hutan Hak, serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses implementasi di Desa Karangpaningal, Kabupaten Ciamis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Elit formal Desa Karangpaningal terdiri dari Kepala Desa, BPD, dan struktur pemerintah di bawahnya. Tetapi di pihak lain pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dengan hanya mengandalkan elit formal saja. Elit informal seperti Kuncen, Kepala Adat, dan Karangtaruna merupakan kekuatan penggerak (driving force). Dalam hal ini, desa sebagai struktur paling rendah dalam tubuh pemerintahan membuat elit desa Karangpaningal menjadi objek yang dipengaruhi dan dipaksa untuk menjalankan Perda Kab. Ciamis No 22 Tahun 2011. Dalam hal ini peran yang melekat pada setiap elit desa memiliki power serta pengaruh yang berbeda antara satu elit dengan elit yang lainnya. Seperti halnya melalui wewenangnya sebagai kepala desa maka dia membentuk lembaga kemasyarakatan yang bernama Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Giri Mulya sebagai akibat dari adanya pengaruh dari Perhutani (eksternal). Peran BPD yaitu menampung dan penyalur aspirasi masyarakat. Peran kuncen yang dominan dalam memimpin masyarakat Adat Kuta dan mengelola hutan hak Adat Kuta sehingga kekuasaan kuncen berada di atas kepala desa. Ketua adat berperan menciptakan situasi kampung dan hutan hak Adat Kuta yang kondusif dan lestari dengan berkoordinasi dengan sesepuh, kuncen dan pemerintah desa. Karangtaruna berperan menjalin kemitraan dengan pihak luar yang memiliki kepentingan terhadap Kuta seperti Paguyuban Nonoman Galuh dan mahasiswa KKN Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Elit desa Karangpaningal menghadapi berbagai hambatan dalam proses implementasi Perda tersebut yaitu kurangnya komunikasi antar pihak yang terkait dalam implementasi, kurangnya dukungan sumber daya, dan rumitnya struktur birokrasi dalam proses implementasi. Adapun faktor pendorong yang ada pada elit formal yaitu, adanya apresiasi dari kepala desa, fungsi BPD sebagai penyalur aspirasi masyarakat, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Giri Mulya, pendampingan oleh Dinas Kehutanan dan Perhutani. Sedangkan pendorong dari elit informal yaitu budaya dan kearifan lokal Dusun Adat Kuta, kekuatan karismatik kuncen, serta terjalinnya kemitraan dengan beberapa pihak.

Actions (login required)

View Item