GELONG, Hendrik Ruben (2014) Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Studi Di Kabupaten Bombana). Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) 1 COVER HENDRIK RUBEN GELONG-P2EA12008.pdf Download (772kB)
	PDF (Legalitas) 2 LEGALITAS HENDRIK RUBEN GELONG-P2EA12008.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) 3 ABSTRAK HENDRIK RUBEN GELONG-P2EA12008.pdf Download (777kB)
	PDF (BabI) 4 BAB I HENDRIK RUBEN GELONG-P2EA12008.pdf Restricted to Repository staff only until 20 October 2026. Download (897kB)
	PDF (BabII) 5 BAB II HENDRIK RUBEN GELONG-P2EA12008.pdf Restricted to Repository staff only until 20 October 2026. Download (987kB)
	PDF (BabIII) 6 BAB III HENDRIK RUBEN GELONG-P2EA12008.pdf Restricted to Repository staff only until 20 October 2026. Download (902kB)
	PDF (BabIV) 7 BAB IV HENDRIK RUBEN GELONG-P2EA12008.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) 8 BAB V HENDRIK RUBEN GELONG-P2EA12008.pdf Download (787kB)
	PDF (DaftarPustaka) 9 DAFTAR PUSTAKA HENDRIK RUBEN GELONG-P2EA12008.pdf Download (791kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk mengetahui peran masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Berdasarkan Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 di Kabupaten Bombana; dan (2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan terhadap peran masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 di Kabupaten Bombana. Penelitian ini dilakukan di Pemeritah Daerah Kabupaten Bombana. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis atau social legal research. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menguraikan data secara bermutu, dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis tidak tumpang tindih, efektif dan kemudian dilakukan pembahasan. Penelitian kualitatif menurut Lexy J. Moleong adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orangorang dan perilaku yang dapat diamatiBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 di Kabupaten Bombana, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Peran masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 di Kabupaten Bombana tidaklah efektif dan tidak terlaksana seperti yang diamanatkan oleh Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 2. Hambatan yang mempengaruhi peran masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 di Kabupaten Bombana adalah diantaranya adalah sebagai berikut : a. Sumber daya manusia anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana yang masih minim, kurangnya sarana dan prasarana dalam penegakan hukum, dan minimnya anggaran dalam penegakan hukum. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Bombana yang bekerja juga kurang profesional di bidangnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara sehingga budaya mencari keuntungan dari masyarakat masih sering terjadi di lapangan; b. Rendahnya pendidikan sebagian masyarakat, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta masih banyak masyarakat yang tidak paham bahasa Indonesia dengan baik dan benar sehingga menyulitkan peran masyarakat itu sendiri dalam menggunakan perannya terhadap pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Actions (login required)

View Item