PANGESTU, Dwi Adha (2025) Penanggulangan Maraknya Mengemis Online di Sosial Media Berdasarkan Perspektif Politik Kriminal. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Dwi Adha Pangestu-E1A021158-Skripsi-2025.pdf Download (247kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Dwi Adha Pangestu-E1A021158-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (606kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Dwi Adha Pangestu-E1A021158-Skripsi-2025.pdf Download (204kB)
	PDF (BabI) BAB I-Dwi Adha Pangestu-E1A021158-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 21 October 2026. Download (658kB)
	PDF (BabII) BAB II-Dwi Adha Pangestu-E1A021158-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 21 October 2026. Download (447kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Dwi Adha Pangestu-E1A021158-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 21 October 2026. Download (313kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Dwi Adha Pangestu-E1A021158-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (545kB)
	PDF (BabV) BAB V-Dwi Adha Pangestu-E1A021158-Skripsi-2025.pdf Download (180kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Dwi Adha Pangestu-E1A021158-Skripsi-2025.pdf Download (304kB)

Abstract

Teknologi yang semakin berkembang pesat telah menimbulkan fenomena kejahatan baru yaitu mengemis online di sosial media. Perbuatan mengemis online dianggap tidak sesuai dengan nilai moral dan norma serta dapat mengganggu ketertiban umum. Penelitian ini berfokus menganalisis fenomena mengemis online serta upaya penanggulangannya melalui kebijakan politik kriminal yaitu kebijakan penal dan kebijakan non penal. Metode penelitian yang digunakan adalah sosiolegal dengan memanfaatkan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh dari data primer seperti hasil wawancara dan observasi seta data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan belum ada regulasi hukum yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai mengemis online sehingga lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan serta pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus membuat peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat hingga daerah untuk mengatur mengemis online. Mengemis online dikonstruksikan sama dengan tindak pidana mengemis sebagaimana dalam KUHP sehingga mengemis online perlu dikriminalisasikan. Penanggulangan mengemis online dapat dilakukan dengan kebijakan penal menggunakan sarana hukum pidana sebagai tindakan represif dan dengan kebijakan non penal tanpa menggunakan hukum pidana dan berfokus pada tindakan preventif atau pencegahan seperti rehabilitasi sosial.

Actions (login required)

View Item