NASUTION, Rizaldi Tigor (2014) Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris Di Indonesia. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) 1 COVER RIZALDI TIGOR NASUTION-P2EA12060.pdf Download (771kB)
	PDF (Legalitas) 2 LEGALITAS RIZALDI TIGOR NASUTION-P2EA12060.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) 3 ABSTRAK RIZALDI TIGOR NASUTION-P2EA12060.pdf Download (779kB)
	PDF (BabI) 4 BAB I RIZALDI TIGOR NASUTION-P2EA12060.pdf Restricted to Repository staff only until 22 October 2026. Download (870kB)
	PDF (BabII) 5 BAB II RIZALDI TIGOR NASUTION-P2EA12060.pdf Restricted to Repository staff only until 22 October 2026. Download (1MB)
	PDF (BabIII) 6 BAB III RIZALDI TIGOR NASUTION-P2EA12060.pdf Restricted to Repository staff only until 22 October 2026. Download (844kB)
	PDF (BabIV) 7 BAB IV RIZALDI TIGOR NASUTION-P2EA12060.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) 8 BAB V RIZALDI TIGOR NASUTION-P2EA12060.pdf Download (776kB)
	PDF (DaftarPustaka) 9 DAFTAR PUSTAKA RIZALDI TIGOR NASUTION-P2EA12060.pdf Download (784kB)

Abstract

Akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuat sedangkan kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang dinamakan dengan tindak pidana pemalsuan dalam bentuk (kejahatan dan pelanggaran). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah conceptual approach atau pendekatan konseptual adalah beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dan metode pendekatan Undang-undang (statute approach) yang dilakukan dengan menelaah Undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), berupa dokumendokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan surat akta yang mengandung keterangan palsu. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum tindak pidana pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris di Indonesia, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Tindak pidana pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris dalam perundang-undangan di Indonesia meliputi : a. Dalam KUHP terdapat pada Pasal 263 s/d Pasal 266 KUHP tentang pemalsuan surat-surat, dalam Hukum Perdata dan adanya perbuatan melawan/melanggar, Notaris bisa dijerat dengan hukuman 6 (enam) atau 8 (delapan) tahun penjara; b. Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Notaris dapat dituntut tanggungjawabnya untuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada pihak-pihak yang dirugikan akibat terdapat kesalahan Notaris dalam pembuatan akta. c. Tindakan Disipliner (Administrasi) Sanksi yang dapat diberikan kepada Notaris yang melakukan kelalaian berupa teguran baik lisan ataupun tulisan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris; 2. Penegakan hukum terhadap pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris di Indonesia meliputi : a. Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia yaitu No. Pol : B/1056/V/2006 dan Nomor : 01/MOU/PP-INI/V/2006 Tanggal 9 Mei 2006, Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah No. Pol : B/1055/V/2006 dan Nomor : 05/PP-IPPAT/V/2006 Tanggal 9 Mei 2006 Tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum yang nantinya bisa menjadi kerjasama yang baik guna penegakan hukum terhadap pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris agar tidak ada kesalahpahaman atau penafsiran terhadap penegakan hukum kedudukan Notaris. b. Penerapan Undang-undang terhadap kasus pemalsuan akta otentik oleh aparat mengalami kendala di lapangan karena seorang Notaris dianggap sebagai Pejabat Negara yang profesional yang tidak bisa melakukan suatu kesalahan

Actions (login required)

View Item