FAEDLULLOH, Dodi (2014) Implementasi Kebijakan Undang Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian di Kabupaten Banyumas. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) 1 COVER DODI FAEDLULLOH-P2FB12010.pdf Download (695kB)
	PDF (Legalitas) 2 LEGALITAS DODI FAEDLULLOH-P2FB12010.pdf Restricted to Repository staff only Download (835kB)
	PDF (Abstrak) 3 ABSTRAK DODI FAEDLULLOH-P2FB12010.pdf Download (701kB)
	PDF (BabI) 4 BAB I DODI FAEDLULLOH-P2FB12010.pdf Restricted to Repository staff only until 23 October 2026. Download (718kB)
	PDF (BabII) 5 BAB II DODI FAEDLULLOH-P2FB12010.pdf Restricted to Repository staff only until 23 October 2026. Download (787kB)
	PDF (BabIII) 6 BAB III DODI FAEDLULLOH-P2FB12010.pdf Restricted to Repository staff only until 23 October 2026. Download (713kB)
	PDF (BabIV) 7 BAB IV DODI FAEDLULLOH-P2FB12010.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) 8 BAB V DODI FAEDLULLOH-P2FB12010.pdf Download (701kB)
	PDF (DaftarPustaka) 9 DAFTAR PUSTAKA DODI FAEDLULLOH-P2FB12010.pdf Download (721kB)

Abstract

Dinamika regulasi perkoperasian di Indonesia menemui respon beragam. Pasca amar putusan MK No. 28/PUU-XI/2013 yang memutuskan UU No. 17 Tahun 2012 inkonstitusional, maka untuk mengisi kekosongan hukum maka diberlakukanlah kembali UU lama Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Situasi ini cukup problematik, karena berlakunya kembali UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dinilai sebagian kalangan sudah tidak relevan dengan jatidiri koperasi dan kebutuhan hukum di Indonesia. Konsekuensi dari situasi ini relasi antar negara dan koperasi berjalan semakin dinamis. Di daerah-daerah pun demikian. Salah satunya Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Maka peneltian ini bertujuan untuk menganalisa proses implementasi dan faktor-faktor yang mempenegaruhi UU No. 25 Tahun 1992 di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sasaran penelitian ini Kopkun, KPRI Sehat RSMS, CU Cikalmas, KUD Aris, Disperindagkop Kab. Banyumas, dan Dekopinda Kab. Banyumas dengan teknik pemilihan informan secara purposive sampling. Metode analisis dengan metode analisis interaktif, dan validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian mengungkapkan target yang ditetapkan atau isi kebijakan memiliki ambiguitas sehingga koperasi-koperasi sebagai street level buraucrats merespon kebijakan tersebut secara beragam. Relasi koperasi, baik yang terjadi di Kopkun, KPRI Sehat RSMS, KUD Aris dan CU Cikalmas terjalin baik jadi dilema street level buraucrats yang terjadi dalam implementasi UU No. 25 Tahun 1992 tidak berhubungan dengan relasi koperasi yang dibangun. Partisipasi anggota dalam merespon dan pelaksanaan UU No. 25 Tahun 1992 ini terbangun melalui forum forum yang diselenggarakan koperasi. Coping Mechanism yang dilakukan dalam proses implementasi ini masing-masing koperasi memanfaatkan dua karakter dasar street level buraucrats , yaitu: keleluasaan yang tinggi dan relatif otonom dari otoritas organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi dari implementasi UU No. 25 Tahun 1992 di Kabupten Banyumas yaitu isi dari kebijakan (content of policy) tidak jelas sehingga membingungkan para pelaksana di lapangan sehingga interpretasinya akan berbeda. Kemudian faktor pendukung dari impelementasi yaitu context of policy yaitu adanya diskresi pada koperasi saat coping mechanism.

Actions (login required)

View Item