WIJAYA, Shadu Satwika (2014) Kebijakan Transportasi Publik Di Purwokerto. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) 1 COVER SHADU SATWIKA WIJAYA-P2FB12032.pdf Download (780kB)
	PDF (Legalitas) 2 LEGALITAS SHADU SATWIKA WIJAYA-P2FB12032.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) 3 ABSTRAK SHADU SATWIKA WIJAYA-P2FB12032.pdf Download (860kB)
	PDF (BabI) 4 BAB I SHADU SATWIKA WIJAYA-P2FB12032.pdf Restricted to Repository staff only until 29 October 2026. Download (861kB)
	PDF (BabII) 5 BAB II SHADU SATWIKA WIJAYA-P2FB12032.pdf Restricted to Repository staff only until 29 October 2026. Download (1MB)
	PDF (BabIII) 6 BAB III SHADU SATWIKA WIJAYA-P2FB12032.pdf Restricted to Repository staff only until 29 October 2026. Download (809kB)
	PDF (BabIV) 7 BAB IV SHADU SATWIKA WIJAYA-P2FB12032.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) 8 BAB V SHADU SATWIKA WIJAYA-P2FB12032.pdf Download (784kB)
	PDF (DaftarPustaka) 9 DAFTAR PUSTAKA SHADU SATWIKA WIJAYA-P2FB12032.pdf Download (958kB)
	PDF (Lampiran) 10 LAMPIRAN SHADU SATWIKA WIJAYA-P2FB12032.pdf Restricted to Repository staff only Download (982kB)

Abstract

Fenomena kepadatan arus lalu lintas di beberapa kota di Indonesia, terjadi pula di Purwokerto sebagai salah satu kota transit. Meski belum berada pada taraf macet, namun potensi kemacetan telah terlihat. Ini terjadi akibat lonjakan jumlah kendaraan pribadi, sementara angkutan umum kian ditinggalkan. Angkutan ditinggalkan karena tak lagi mampu menjawab tuntutan publik dengan kualitas layanannya yang kurang memadai. Hal ini mengindikasikan gagalnya kebijakan tata kelola transportasi publik yang diselenggarakan pemerintah daerah. Untuk itu, sebuah alternatif kebijakan transportasi publik diperlukan guna mengatasi masalah tersebut. Masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah alternatif kebijakan apa yang sesungguhnya dapat diambil oleh pemerintah daerah. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk megembangkan alternatif tindakan kebijakan transportasi publik di Purwokerto. Pengembangan alternatif kebijakan dilakukan dengan teknik analisis kebijakan deliberaitf. Teknik analisis kebijakan deliberatif menekankan pada upaya pengembangan alternatif kebijakan dengan pelibatan unsur-unsur publik yang terkait dengan kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini seluruh pihak yang terkait dengan kebijakan transportasi publik di Purwokerto dilibatkan dalam proses dialog untuk mengembangkan alternatif kebijakan. Proses dialog untuk pengembangan alternatif kebijakan tersebut dilakukan dengan memerhatikan aspek reciprocity, relationship, learning dan creativity di antara aktor kebijakan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif, dengan pemilihan informan menggunakan teknik pusposive sampling. Penelitian ini berhasil menemukan bahwa pilihan kebijakan reformasi pengelolaan transportasi publik merupakan alternatif ideal untuk menjawab tuntutan publik akan transportasi publik yang berkualitas dan dapat diandalkan. Penelitian ini juga berhasil mengembangkan model collaborative policy making berdasarkan hasil temuan penelitian, bahwa proses dialog kolaboratif meski mampu menghasilkan alternatif kebijakan, namun proses dialog itu sendiri tidak akan terjadi tanpa adanya fasilitative leadership dan civil society. Komitmen elit pemerintah yang memfasilitasi (fasilitative leadership) dan adanya kesadaran dan wahana bagi masyarakat menyuarakan kepentingannya (civil society) menjadi aspek yang melengkapi model collaborative policy making

Actions (login required)

View Item