AGUSTINA, Dhea Khoirunnisa (2025) Kewajiban Negara Pelabuhan dalam Mencegah Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing berdasarkan 2009 Port State Measures Agreement dan Implementasinya di Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Dhea Khoirunnisa Agustina-E1A020061-Skripsi-2025.pdf Download (377kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Dhea Khoirunnisa Agustina-E1A020061-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Dhea Khoirunnisa Agustina-E1A020061-Skripsi-2025.pdf Download (247kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Dhea Khoirunnisa Agustina-E1A020061-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 24 November 2026. Download (345kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Dhea Khoirunnisa Agustina-E1A020061-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 24 November 2026. Download (391kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Dhea Khoirunnisa Agustina-E1A020061-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 24 November 2026. Download (258kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Dhea Khoirunnisa Agustina-E1A020061-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (387kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Dhea Khoirunnisa Agustina-E1A020061-Skripsi-2025.pdf Download (243kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Dhea Khoirunnisa Agustina-E1A020061-Skripsi-2025.pdf Download (251kB)

Abstract

Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU Fishing) merupakan ancaman bagi keberlanjutan sumber daya perikanan. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) mengadopsi 2009 Port State Measures Agreement (PSMA) yang mengatur tindakan negara pelabuhan dalam mencegah kapal perikanan ilegal memasuki dan menggunakan fasilitas pelabuhan. Sebagai negara anggota, Indonesia memiliki kewajiban berdasarkan Pasal 3 PSMA untuk mengimplementasikan ketentuan perjanjian ini melalui berbagai peraturan nasional. Indonesia masih menghadapi keterbatasan jumlah pelabuhan pelaksana, dengan hanya empat pelabuhan yang memenuhi standar. Jumlah ini masih menciptakan celah yang memungkinkan kapal IUU Fishing beroperasi melalui pelabuhan non-PSMA yang pengawasannya lebih lemah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban negara pelabuhan dalam mencegah IUU Fishing berdasarkan PSMA serta menganalisis implementasinya di Indonesia. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat enam hal utama yang menjadi kewajiban negara pelabuhan berdasarkan PSMA, yaitu: (i) kewajiban penerapan hukum; (ii) keselarasan dengan hukum internasional; (iii) integrasi sistem pengawasan dan pertukaran informasi; (iv) dukungan terhadap Conservation and Management Measures (CMM) RFMO; (v) penunjukan pelabuhan pelaksana; dan (vi) inspeksi kapal di pelabuhan. Ketentuan PSMA telah diadopsi dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/Permen-KP/2019 serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52/Kepmen-KP/2020. Implementasi di Indonesia menunjukkan keselarasan ketentuan dalam hukum nasional dengan perjanjian internasional, tetapi pemerintah Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan berkaitan dengan jumlah pelabuhan yang belum cukup untuk memastikan efektivitas implementasi PSMA.

Actions (login required)

View Item