PRAMESTI, Ajeng (2025) Restitusi Korban Human Trafficking (Studi Komparatif Indonesia dan Amerika Serikat). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Ajeng Pramesti-E1A021227-Skripsi-2025.pdf.pdf Download (272kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Ajeng Pramesti-E1A021227-Skripsi-2025.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (914kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Ajeng Pramesti-E1A021227-Skripsi-2025.pdf.pdf Download (296kB)
	PDF (BabI) BAB-I- Ajeng Pramesti-E1A021227-Skripsi-2025.pdf.pdf Restricted to Repository staff only until 28 November 2026. Download (460kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Ajeng Pramesti-E1A021227-Skripsi-2025.pdf.pdf Restricted to Repository staff only until 28 November 2026. Download (606kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Ajeng Pramesti-E1A021227-Skripsi-2025.pdf.pdf Restricted to Repository staff only until 28 November 2026. Download (408kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Ajeng Pramesti-E1A021227-Skripsi-2025.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) BAB-V-Ajeng Pramesti-E1A021227-Skripsi-2025.pdf.pdf Download (291kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Ajeng Pramesti-E1A021227-Skripsi- 2025. pdf.pdf Download (311kB)

Abstract

Restitusi yang berlandaskan prinsip restitutio in integrum merupakan mekanisme fundamental dalam paradigma keadilan restoratif. Namun, di Indonesia efektivitas implementasinya terhambat oleh pengajuan restitusi yang bergantung pada inisiatif korban, ketiadaan standarisasi formula perhitungan, lemahnya mekanisme eksekusi, serta ketentuan pidana kurungan pengganti yang secara de facto meniadakan daya paksa. Penelitian ini bertujuan membandingkan pengaturan restitusi di Indonesia dan Amerika Serikat untuk merumuskan alternatif kebijakan yang berkeadilan. Amerika Serikat dipilih sebagai negara pembanding melalui Trafficking Victims Protection Act, yang menetapkan restitusi sebagai kewajiban (mandatory) dan didukung oleh mekanisme pendanaan alternatif inovatif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan hukum, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan Indonesia memiliki cakupan kerugian yang lebih holistik dan peran advokasi LPSK, namun lemah pada tahap eksekusi. Sedangkan, Amerika Serikat melalui TVPA menjadikan restitusi wajib, menggunakan formula perhitungan berdasarkan Fair Labor Standards Act, dan memperkuat implementasi dengan mekanisme pembiayaan alternatif seperti asset forfeiture dan Crime Victims Fund. Penelitian ini merekomendasikan adopsi selektif mekanisme restitusi di Amerika Serikat, meliputi: (1) Menjadikan restitusi wajib dalam kasus human trafficking; (2) Penghapusan sanksi pidana kurungan pengganti; (3) Optimalisasi asset forfeiture; dan (4) Perluasan mandat serta cakupan tindak pidana dalam Dana Bantuan Korban. Pembaruan ini diharapkan dapat mentransformasi restitusi dari sekadar hak normatif menjadi instrumen keadilan restoratif yang fungsional bagi pemulihan korban.

Actions (login required)

View Item