RINDIARTO, Imelda Putri (2025) Tanggung Jawab Hukum Tenaga Kefarmasian terhadap Keselamatan Pasien dalam Pelayanan Kesehatan. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Imelda Putri Rindiarto-E1A021195-Skripsi-2025.pdf Download (96kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Imelda Putri Rindiarto-E1A021195-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (677kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Imelda Putri Rindiarto-E1A021195-Skripsi-2025.pdf Download (46kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Imelda Putri Rindiarto-E1A021195-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 28 November 2026. Download (279kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Imelda Putri Rindiarto-E1A021195-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 28 November 2026. Download (254kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Imelda Putri Rindiarto-E1A021195-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 28 November 2026. Download (191kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Imelda Putri Rindiarto-E1A021195-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (519kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Imelda Putri Rindiarto-E1A021195-Skripsi-2025.pdf Download (49kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Imelda Putri Rindiarto-E1A021195-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (198kB)

Abstract

Pemenuhan hak atas kesehatan tidak terlepas dari terpenuhinya pelayanan kefarmasian yang aman, bermutu, dan sesuai standar pelayanan. Berbagai kasus di fasilitas kesehatan menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan kefarmasian belum sepenuhnya menjamin keselamatan pasien. Salah satu peristiwa yang terjadi yaitu kasus pelayanan obat oleh petugas kebersihan di RSUD Mayjen H.M. Ryacudu Kotabumi tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan sinkronisasi pengaturan dan mengetahui bentuk tanggung jawab tenaga kefarmasian terhadap keselamatan pasien dalam pelayanan kefarmasian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, analitis, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai tanggung jawab tenaga kefarmasian terhadap keselamatan pasien dalam pelayanan kefarmasian telah menunjukan taraf sinkronisasi. Hal ini dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak saling bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan yang sederajat. Bentuk tanggung jawab hukum tenaga kefarmasian meliputi tanggung jawab hukum administrasi yang termuat dalam Pasal 283 dan Pasal 313 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 736 dan Pasal 752 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan No. 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 31 Tahun 2016, Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan No. 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, dan Pasal Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek; tanggung jawab hukum perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 308 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; tanggung jawab hukum pidana dilakukan berdasarkan Pasal 308 ayat (1), Pasal 435, Pasal 440 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Actions (login required)

View Item