ASTUTI, Ninda Tri (2025) Penguasaan dan Peralihan Hak Atas Tanah Waris karena Jual Beli Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1268/PK/PDT/2022. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER_NINDA TRI ASTUTI_E2B023014_TESIS_2025.pdf Download (17kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS_NINDA TRI ASTUTI_E2B023014_TESIS_2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (805kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK_NINDA TRI ASTUTI_E2B023014_TESIS_2025.pdf Download (125kB)
	PDF (BabI) BAB I_NINDA TRI ASTUTI_E2B023014_TESIS_2025.pdf Restricted to Repository staff only until 1 December 2026. Download (391kB)
	PDF (BabII) BAB II_NINDA TRI ASTUTI_E2B023014_TESIS_2025.pdf Restricted to Repository staff only until 1 December 2026. Download (388kB)
	PDF (BabIII) BAB III_NINDA TRI ASTUTI_E2B023014_TESIS_2025.pdf Restricted to Repository staff only until 1 December 2026. Download (141kB)
	PDF (BabIV) BAB IV_NINDA TRI ASTUTI_E2B023014_TESIS_2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (563kB)
	PDF (BabV) BAB V_NINDA TRI ASTUTI_E2B023014_TESIS_2025.pdf Download (133kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTARPUSTAKA_NINDA TRI ASTUTI_E2B023014_TESIS_2025.pdf Download (444kB)

Abstract

Sengketa tanah Waecicu muncul karena tanah warisan Lois Leo dijual oleh pihak yang bukan ahli waris dan tanpa persetujuan seluruh ahli waris. Transaksi tersebut tetap dibuatkan akta PPAT dan berujung pada penerbitan sertifikat, sehingga menimbulkan persoalan keabsahan jual beli dan tanggung jawab pejabat pembuat akta. Putusan Mahkamah Agung No. 1268 PK/Pdt/2022 kemudian menyatakan peralihan hak tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Kasus ini penting dikaji untuk melihat dasar hukum ketidaksahan jual beli serta akibatnya bagi PPAT. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan peralihan hak atas tanah waris melalui jual beli tanpa persetujuan ahli waris serta implikasi terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas dibatalkannya akta jual beli tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Spesifikasi penelitian ini perspektif, dengan memanfaakan bahan hukum primer, sekuder dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Semua bahan akan dianalisis normatif kualitatif. Mahkamah Agung menilai bahwa jual beli tanah warisan di Waecicu tidak sah karena dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris dan tanpa persetujuan seluruh ahli waris lainnya. Kondisi tersebut membuat perjanjian jual beli tidak memenuhi syarat objektif Pasal 1320 KUHPerdata dan melanggar asas nemo plus juris. Akibatnya, akta jual beli, proses peralihan hak, dan sertifikat yang diterbitkan dianggap cacat hukum dan batal demi hukum, sehingga tanah tetap menjadi milik ahli waris sah. Pembatalan akta jual beli dalam perkara ini menimbulkan implikasi hukum bagi PPAT karena tidak melakukan verifikasi memadai terhadap status ahli waris dan kewenangan penjual. Kelalaian tersebut menyebabkan akta kehilangan kekuatan pembuktian dan wajib dibatalkan oleh pengadilan. Secara hukum, PPAT dapat dimintai pertanggungjawaban administratif dan perdata, karena tindakannya turut memungkinkan terjadinya peralihan hak yang tidak sah. Kata Kunci: Keabsahan, Implikasi Hukum, PPAT.

Actions (login required)

View Item