LATHIFI, Khusnul Isma (2025) Analisis Kontribusi Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Khusnul Isma Lathifi-C1C022060-Skripsi-2026.pdf Download (281kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Khusnul Isma Lathifi-C1C022060-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only Download (953kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Khusnul Isma Lathifi-C1C022060-Skripsi-2026.pdf Download (335kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Khusnul Isma Lathifi-C1C022060-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only until 1 December 2026. Download (399kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Khusnul Isma Lathifi-C1C022060-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only until 1 December 2026. Download (584kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Khusnul Isma Lathifi-C1C022060-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only until 1 December 2026. Download (452kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Khusnul Isma Lathifi-C1C022060-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only Download (811kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Khusnul Isma Lathifi-C1C022060-Skripsi-2026.pdf Download (367kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Khusnul Isma Lathifi-C1C022060-Skripsi-2026.pdf Download (312kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Khusnul Isma Lathifi-C1C022060-Skripsi-2026.pdf Restricted to Repository staff only Download (722kB)

Abstract

Pemerintah daerah masih menghadapi permasalahan dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya belanja daerah. Sebagian besar belanja daerah dialokasikan kepada belanja operasional yang penggunaannya masih belum efektif, salah satunya belanja pegawai yang mendominasi porsi anggaran. Sedangkan belanja modal memiliki porsi yang rendah dibandingkan dengan belanja daerah lainnya. Hal ini dapat memberikan dampak pada pembangunan infrastruktur, sarana kesehatan, dan fasilitas publik lainnya. Kondisi ini terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Proporsi belanja modal pada 35 kabupaten/kota hingga tahun 2023 masih menjadi komponen belanja daerah yang memiliki nilai nominal paling sedikit. Padahal, belanja modal memiliki peranan yang krusial karena berfungsi sebagai investasi jangka panjang pemerintah melalui pembangunan infrastruktur. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya porsi belanja modal sangat beragam dan kompleks, salah satunya keterbatasan sumber penerimaan daerah. Keterbatasan sumber penerimaan daerah dapat membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana untuk belanja modal. Sumber penerimaan daerah yang berperan penting antara lain pajak daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang masing-masing memiliki karakteristik dan mekanisme pengelolaan yang berbeda. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang mencerminkan kemandirian daerah dan kontribusi masyarakat terhadap negara. Sementara itu, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah dan mendukung prioritas pembangunan nasional. Penelitian ini menggunakan agency theory sebagai landasan utama untuk menganalisis hubungan antara pemerintah daerah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Agency theory menggambarkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengelola sumber daya publik dan menyediakan pelayanan publik yang optimal. Namun, hubungan keagenan cenderung terjadi konflik kepentingan akibat adanya asimetri informasi. Konflik kepentingan dapat terjadi apabila pemerintah daerah sebagai agen memiliki prioritas dan preferensi yang berbeda dengan masyarakat sebagai prinsipal. Masyarakat mengharapkan sumber daya yang mereka berikan dapat diwujudkan dalam bentuk infrastruktur dan fasilitas publik yang memadai. Asimetri informasi antara pemerintah daerah dan masyarakat turut memperburuk situasi, karena masyarakat tidak selalu memiliki akses penuh terhadap informasi keuangan hingga keputusan alokasi anggaran. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis kontribusi komponen penerimaan daerah terhadap belanja modal. Penelitian ini berjudul: Analisis Kontribusi Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. Ruang lingkup penelitian ini difokuskan untuk menganalisis pada kabupaten/kota di Jawa Tengah periode 2018-2023. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. Pemilihan periode 2018-2023 dipertimbangkan karena mencakup masa sebelum, saat terjadi, dan setelah pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel jenuh dengan total 210 observasi yang menunjukkan data 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah selama enam periode laporan keuangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan data diperoleh dari laporan realisasi APBD. Data diperoleh melalui website DJPK Kemenkeu, PPID masing-masing kabupaten/kota, dan BPS Jawa Tengah. Analisis data dilakukan menggunakan teknik regresi linear berganda menggunakan software SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar penerimaan Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum, maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam mengalokasikannya terhadap Belanja Modal. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari kontribusi masyarakat sebagai pemilik sumber daya yang berkontribusi pada sistem perpajakan serta kontribusi pemerintah daerah sebagai aparatur negara yang diharapkan dapat mengelola penerimaan pajak daerah dan dana alokasi umum dengan baik dan efektif. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal karena sifat alokasinya yang memiliki kriteria dalam penggunaannya sesuai prioritas nasional dan undang-undang. Implikasi dari penelitian ini memberikan gambaran penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pengelolaan belanja modal. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola faktor-faktor yang dapat memberikan pengaruh untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbarui data wajib pajak, meningkatkan pengawasan dan edukasi perpajakan, dan mempermudah sistem pembayaran pajak. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola dengan optimal penerimaan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sehingga dapat mendukung program pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat melalui belanja modal.

Actions (login required)

View Item