SUMANTRI, Jufri Mafit (2025) Implementasi Netralitas Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Purbalingga. Masters thesis, UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

	PDF (Cover) sampul tesis.pdf Download (1MB)
	PDF (LEGALITAS) Legalitas_JUFRI MAFIT SUMANTRI_E2A023002_TESIS_2025 (2).pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (ABSTRAK) abstak_JUFRI MAFIT SUMANTRI_E2A023002_TESIS_2025.pdf Download (128kB)
	PDF (BABI) Bab1_JUFRI MAFIT SUMANTRI_E2A023002_TESIS_2025.pdf Restricted to Repository staff only until 1 December 2026. Download (2MB)
	PDF (BABII) Bab2_JUFRI MAFIT SUMANTRI_E2A023002_TESIS_2025.pdf Restricted to Repository staff only until 1 December 2026. Download (3MB)
	PDF (BABIII) Bab3_JUFRI MAFIT SUMANTRI_E2A023002_TESIS_2025.pdf Restricted to Repository staff only until 1 December 2026. Download (534kB)
	PDF (BABIV) Bab4_JUFRI MAFIT SUMANTRI_E2A023002_TESIS_2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)
	PDF (BABV) Bab5_JUFRI MAFIT SUMANTRI_E2A023002_TESIS_2025.pdf Download (126kB)
	PDF (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka_JUFRI MAFIT SUMANTRI_E2A023002_TESIS_2025.pdf Download (765kB)

Abstract

RINGKASAN JUFRI MAFIT SUMANTRI, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Jenderal Soedirman, “ Implementasi Netralitas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Purbalingga”, Pembimbing, Ketua: Prof. Dr. Tedi Sudrajat, S.H,M.H. Anggota : Dr. Siti Kunarti, S.H, M.Hum. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme ASN dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. ASN harus tetap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik yang bertentangan dengan perannya sebagai pelayanan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis netralitas dan faktor yang mempengaruhi implementasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Kabupaten Purbalingga. Pendekatan menggunakan yuridis empiris, bersifat preskriptif analisis, lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Purbalingga. Pengumpulan data primer dengan wawancara, data sekunder studi kepustakaan, data disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis, dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan sistem triangulasi sumber. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan sebagai berikut : Prinsip-prinsip netralitas pada PPPK mengacu kepada Undang-Undang No. 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Pemerintah No. 49 tentang Managemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. adapun indikator netralitas dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah meliputi tidak memihak salah satu pasangan kandidat, selama masa kampanye PPPK harus menahan diri untuk tidak menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan kemenangan salah satu pasangan kandidat. Dalam menjaga netralitas melibatkan Badan Pengawas Pemilu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga memiliki peran yang sangat penting dalam lingkungan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang baik haruslah sesuai dengan amanat UU tentang Pemilukada yang didalamnya adanya larangan agar ASN bersifat Netral. Beberapa faktor yang menyebabkan PPPK tidak netral adalah motif mendapatkan/mempertahankan jabatan, adanya hubungan primordial, ketidakpahaman terhadap regulasi adanya tekanan pihak lain, rendahnya integritas, anggapan ketidaknetralaan adalah lumrah serta sanksi yang diberikan tidak menimbulkan efek jera. Adapun kendala dalam penerapan asas netralitas yaitu kendala ditingkat makro dan mikro dalam penegakannya. Kata Kunci : Netralitas, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Penegakan Hukum

Actions (login required)

View Item