TRIANTI, Riana (2017) Penetapan pengesahan nikah (TinjauanYuridisTerhadap Perkara Nomor :0125/Pdt.P/2014/PA.PAS). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (396kB) | Preview
	PDF (BabI) Bab I_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (423kB)
	PDF (BabII) Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (500kB)
	PDF (BabIII) Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (413kB)
	PDF (BabIV) Bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (448kB)
Preview	PDF (BabV) Bab V_1.pdf Download (409kB) | Preview
Preview	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (427kB) | Preview
Preview	PDF (DaftarPustaka) Daftar Pustaka_1.pdf Download (414kB) | Preview
	PDF (Legalitas) Legalitas dan bagian awal tugas akhir_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (635kB)

Abstract

Pengesahan nikah adalah penetapan suatu perkawinan, bahwa perkawinan ini telah dilakukan dengan sah yaitu sesuai dengan syarat dan rukun.Pengajuan pengesahan nikah, tidak semudah yang dibayangkan karena harus disertai dengan alasan-alasan antara lain: surat nikah hilang, nikah tidak tercatat di KUA. Hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon pengesahan nikah dengan alas an perkawinan sah menurut agama dan ketentuan yang berlaku dengan mengkualifikasikan fakta-fakta di persidangan dan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, seperti yang terdapat pada penetapan No.0125/Pdt.P/2014/Pa.Pas yang penulisteliti.Tujuan penelitiana dalah ingin mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan penetapan pengesahan nikah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian dengan menggunakan deskriptif analitis.Sumber data yang digunakan data sekunder, metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dengan pencatatan dan metode analisis dengan menggunakan normatife kualitatif. Kesimpulan peneliti, dari hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan hukum yang dipakai oleh Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam Penetapan No.0125/PDT.P/2014/PA.PAS. merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Hakim dalam penetapannya mengacu pada syarat sahnya perkawinan yaitu ketentuan Pasal 2 ayat(1) Undang-Undang Perkawinan, dan mengesampingkan kelalaian Pegawai Pencatat Nikah terkait tidak memasukan buku nikah dalam register yaitu ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf b PP No.9 Tahun 1975.

Actions (login required)

View Item