AUDHA, Enamel Magma (2018) Paradigma Hukum Nasional terhadap Aliran Agama dalam Konsep Negara Hukum Indonesia (Suatu Kajian Yuridis tentang Legalitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (74kB)
	PDF (Legalitas) Legalitas_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (346kB)
	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (67kB)
	PDF (BabI) BabI_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (202kB)
	PDF (BabII) BabII_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (393kB)
	PDF (BabIII) BabIII_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (78kB)
	PDF (BabIV) BabIV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (570kB)
	PDF (BabV) BabV_1.pdf Download (116kB)
	PDF (DaftarPustaka) DaftarPustaka_1.pdf Download (132kB)

Abstract

Negara Indonesia adalah negara hukum, berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara. Salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah agama, pada sila pertama. Selain itu, nilai agama diatur juga dalam UUD 1945 pada Pasal 28E, 28I dan 29. Secara implisit pasal tersebut menyiratkan bahwa beragama adalah hak konstititusional, dan pemerintah wajib membuat kebijakan yang berkaitan dengan agama. Namun saat ini, pemerintah belum optimal membuat kebijakan di bidang agama, sehingga masih timbul permasalahan agama yang belum terselesaikan. Jemaat Ahmadiyah Indonesia merupakan salah satu Ormas Islam berbadan hukum, dan telah memiliki dokumen hukum yang sah. Namun terdapat tindakan pemerintah yang ditujukan kepada Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan keputusan MUI yang menyatakan bahwa organisasi tersebut sesat, sehingga menimbulkan permasalahan dalam kehidupan beragama. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian adalah perskiptif dengan menggunakan sumber bahan hukum yang disajikan dengan uraian secara sistematis dan logis, kemudian dianalisis secara normatifdogmatis dengan alur pikir logis (inner logical sequences). Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan, kesimpulan pertama bahwa terdapat beberapa norma hukum yang mengatur urusan agama baik norma hukum nasional dan internasional yang telah diratifikasi dalam berbagai bentuk norma hukum, namun tidak ada norma hukum yang berbentuk peraturan yakni undangundang. Kesimpulan kedua bahwa kedudukan Jemaat Ahmadiyah Indonesia dinyatakan sah secara hukum, namun terdapat beberapa norma hukum yang secara substansi ditujukan langsung kepada Jemaat Ahmadiyah Indonesia, tetapi tidak menimbulkan akibat hukum terhadap kedudukan hukum Jemaat Ahmadiyah Indonesia walaupun dianggap menimbulkan kerugian hak konstitusional penganut Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

Actions (login required)

View Item