KURNIA, Dece Ridlo (2017) Alur penyelesaian sengketa tata usaha negara dalam gugatan terhadap keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum kepala daerah (Studi Putusan Nomor 03/ G.Pilkada/ 2015/ PTTUN.SBY). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (520kB) | Preview
	PDF (Legalitas) Legalitas dan bagian awal tugas akhir_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (920kB)
Preview	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (492kB) | Preview
	PDF (BabI) Bab I_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (754kB)
	PDF (BabII) Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (847kB)
	PDF (BabIII) Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (712kB)
	PDF (BabIV) Bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (904kB)
Preview	PDF (BabV) Bab V_1.pdf Download (958kB) | Preview
Preview	PDF (DaftarPustaka) Daftar pustaka_1.pdf Download (532kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bersumber pada putusan PTTUN Surabaya Nomor : 03/G.Pilkada/2015/PTTUN.SBY, yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim mengenai Alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Dalam Gugatan Terhadap Keputusan KPU Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang undangan. Berdasarkan Pasal 154 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan atau Panwas Kabupaten/ Kota telah dilakukan. Berdasarkan Penelitian dan pembahasan Hakim menyatakan Penggugat mendasarkan gugatannya pada pasal 153 dan 154 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 karena obyek sengketanya merupakan Keputusan KPU mengenai penetapan peserta calon pemilihan Kepala Daerah Lombok Tengah yang mensyaratkan harus dilakukannnya upaya administratif ke Panwaslu terlebih dahulu. Tetapi Penggugat ini tidak melakukan Upaya administratif ke Panwaslu melainkan penggugat hanya melakukan pelaporan terhadap dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan kepada Panwaslu mengenai adanya dugaan tindakan kecurangan yang dilakukan KPU dalam memverifikasi hasil jumlah minimal dukungan yang dalam kewenangannya bukan diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara tetapi seharusnya menjadi kewenangan Panitia Pengawas Pemilu untuk menyelesaikannya.

Actions (login required)

View Item