YUNANTO, Rizky (2018) Kekuatan Eksekutorial Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Proses Penegakan Hukum (Studi Putusan PTUN Tanjung Pinang No. 6/G/2015/PTUN.TPI). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (36kB)
	PDF (Legalitas) Legalitas_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (522kB)
	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (274kB)
	PDF (BabI) BabI_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (422kB)
	PDF (BabII) BabII_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (489kB)
	PDF (BabIII) BabIII_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (182kB)
	PDF (BabIV) BabIV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (385kB)
	PDF (BabV) BabV_1.pdf Download (171kB)
	PDF (DaftarPustaka) DaftarPustaka_1.pdf Download (173kB)

Abstract

Penelitian ini bersumber pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 6/G/2015/PTUN.TPI, yang akan menguraikan mengenai kekuatan eksekutorial Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Tergugat dalam sengketa a quo adalah Rektor Universitas Putera Batam yang merupakan universitas swasta dan objek gugatannya adalah Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor: 017/UPB/II/2015 Tanggal 11 Februari 2015 tentang Penjatuhan Drop Out (DO) terhadap Penggugat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa dalam menerbitkan keputusan objek sengketa, Tergugat bertentangan dengan aspek prosedural/formal. Oleh karena itu, Majelis Hakim di dalam amar putusannya mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan batal atau tidak sah keputusan objek sengketa serta Tergugat dibebani kewajiban untuk menerbitkan KTUN baru untuk mengembalikan kedudukan Penggugat seperti semula. Oleh karena Tergugat bukanlah Pegawai Negeri, maka untuk memaksa Tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan a quo tidaklah mudah.

Actions (login required)

View Item