NIMAH, Alfiyatun Zupin (2017) Pengelolaan Benda Sitaan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (173kB) | Preview
	PDF (Legalitas) legalitas(1).pdf Restricted to Repository staff only Download (367kB)
Preview	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (91kB) | Preview
	PDF (BabI) Bab 1_1.pdf Restricted to Repository staff only until 15 June 2022. Download (254kB)
	PDF (BabII) Bab 2_1.pdf Restricted to Repository staff only until 15 June 2022. Download (536kB)
	PDF (BabIII) Bab 3_1.pdf Restricted to Repository staff only until 15 June 2022. Download (176kB)
	PDF (BabIV) Bab 4_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (398kB)
Preview	PDF (BabV) Bab 5_1.pdf Download (93kB) | Preview
Preview	PDF (DaftarPustaka) Daftar Pustaka_1.pdf Download (243kB) | Preview

Abstract

Pengelolaan barang-barang sitaan korupsi merupakan salah satu acara melindungi barang barang yang akan dipergunakan untuk pembuktian. Tugas, wewenang dan pelaksanaan dari pengelolaan tersebut harusya memang didasari oleh peraturan perundang-undangan yang memang khusus diperuntukkan untuk itu. Barang-barang sitaan didapat dari hasil upayan paksa yaitu penyitaan agar barang bukti terlindung dari perbutan yang tidak diinginkan. Tentunya ada beberapa faktor penghambat untuk pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana barang-barang sitaan tersebut dikelola dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di Kejaksaan Negeri khususnya di Kejaksaan Negeri Semarang. Metode yang digunakan yaitu yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis, dengan menguraikan secara analitis terhadap permasalahan yang dihadapi, dengan hasil wawancara dari pihak-pihak yang bersangkutan maupun dengan peraturan-peraturan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang sitaan negara hasil tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang dikelola oleh pihak Kejaksaan Negeri Semarang sesuai dengan apa yang tertera didalam Undang-undang. Proses pengelolaan ini juga bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Undang-undang dan didasarkan pada putusan pengadilan. Terdapat beberapa hambatan yaitumengenai sifat barang yang cepat musnah, fasilitas yang masih kurang, dan terkadang lamanya pemrosesan surat untuk barang-barang yang harus dilelang.

Actions (login required)

View Item