FAJRIANTI, Anisa (2018) Tinjauan Yuridis Penolakan Korea Utara atas Resolusi dan Sanksi Dewan Keamanan Mengenai Larangan Uji Coba Senjata Nuklir Ditinjau dari Segi Hukum Internasional. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (29kB)
	PDF (Legalitas) Legalitas_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (680kB)
	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (91kB)
	PDF (BabI) BabI_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (236kB)
	PDF (BabII) BabII_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (347kB)
	PDF (BabIII) BabIII_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (17kB)
	PDF (BabIV) BabIV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (124kB)
	PDF (BabV) BabV_1.pdf Download (15kB)
	PDF (DaftarPustaka) DaftarPustaka_1.pdf Download (141kB)

Abstract

Korea Utara melakukan uji coba dan pengembangan nuklir secara terus menerus, antara lain dimulai pada 29 Maret 2016 lalu dengan menembakkan rudal jarak dekat ke arah pantai timur Korea Utara dan pada 1 April 2016 Korea Utara menembakkan rudal ke arah Laut Timur Jepang. Perbuatan Korea Utara tersebut telah melanggar banyak perjanjian internasional, salah satunya Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) 1970 yang melarang suatu negara untuk memperoleh, mengembangkan, dan melakukan uji coba senjata nuklir. Pelanggaran demi pelanggaran uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara mengakibatkan DK-PBB mengeluarkan resolusi. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan senjata nuklir dalam hukum internasional dan penolakan Korea Utara atas resolusi dan sanksi Dewan Keamanan mengenai larangan uji coba senjata nuklir. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan dianalisis secara kualitatif, jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka. Pengaturan senjata nuklir dalam hukum internasional dibagi menjadi dua, yaitu pengaturan berdasarkan larangan uji coba (test ban) senjata nuklir dan pengaturan berdasarkan zona bebas senjata nuklir. Pengaturan berdasarkan uji coba senjata nuklir terdiri dari Perjanjian Uji Coba Senjata Nuklir 1963, Perjanjian Uji Coba Nuklir dengan Ambang Batas Tertentu 1974, dan Perjanjian Perdamaian Ledakan Nuklir 1976. Pengaturan berdasarkan zona bebas nuklir terdiri dari Perjanjian Antartika 1959, Perjanjian Luar Angkasa 1967, Perjanjian Tlatelolco 1967, Perjanjian Dasar Laut 1971, Perjanjian Bulan 1979, Perjanjian Rarotonga 1985, dan Perjanjian Pelindaba 1996. Akibat bagi Korea Utara atas penolakan resolusi Dewan Keamanan antara lain larangan impor, larangan menambah pekerja migran, larangan investasi baru, dan menyebabkan Korea Utara dilanda krisis bahan bakar dengan adanya pembatasan per tahun.

Actions (login required)

View Item