PUTRI, Kevin Anjati (2020) Sengketa Tata Usaha Negara dalam Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Kevin Anjati Putri-E1A016138-SKRIPSI-2020.pdf Download (52kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Kevin Anjati Putri-E1A016138-SKRIPSI-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (148kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Kevin Anjati Putri-E1A016138-SKRIPSI-2020.pdf Download (40kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Kevin Anjati Putri-E1A016138-SKRIPSI-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (109kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Kevin Anjati Putri-E1A016138-SKRIPSI-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (201kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Kevin Anjati Putri-E1A016138-SKRIPSI-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (58kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Kevin Anjati Putri-E1A016138-SKRIPSI-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (265kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Kevin Anjati Putri-E1A016138-SKRIPSI-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (41kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Kevin Anjati Putri-E1A016138-SKRIPSI-2020.pdf Download (42kB)

Abstract

Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Padang Nomor 12/G/2017/PTUN.PDG yang akan mengkonstruksi tentang upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terdapat sengketa pengadaan barang dan jasa. Upaya hukum yang dimaksud adalah sanggahan dan sanggah banding. Sanggahan dan Sanggah banding ini sesuai dengan konsep dalam hukum yaitu dalam rangkaian upaya administrasi guna menyelesaikan sengketa administrasi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Peraturan Perundang-Undangan yang relevan dan buku-buku literatur. Hasil dari penelitian ini pertama adalah terdapat perbedaan prosedur beracara antara sengketa TUN secara umum, sengketa Tata Usaha Negara mengenai pengadaan barang/ jasa pemerintah dan sengketa Tata Usaha Negara mengenai pengadaan barang/ jasa pemerintah dengan sistem E- Tendering khususnya jika melalui upaya administrasi karena dalam pengadaan barang / jasa pemerintah dengan sistem E-Tendering tidak ada sanggahan banding. Kedua, sengketa a quo KTUN yang menjadi objek sengketa ini telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya pada aspek substansial dan aspek prosedural serta AUPB yaitu asas keseimbangan. Sehingga KTUN yang mejadi objek sengketa batal.

Actions (login required)

View Item