UTAMI, Farida Nur (2018) Permohonan Praperadilan Tidak Sahnya Penetapan Tersangka Bupati Nganjuk (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 15/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (44kB)
	PDF (Legalitas) Legalitas_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (284kB)
	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (78kB)
	PDF (BabI) BabI_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (147kB)
	PDF (BabII) BabII_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (427kB)
	PDF (BabIII) BabIII_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (139kB)
	PDF (BabIV) BabIV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (591kB)
	PDF (BabV) BabV_1.pdf Download (77kB)
	PDF (DaftarPustaka) DaftarPustaka_1.pdf Download (150kB)

Abstract

Objek praperadilan mengalami perluasan dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai penetapan tersangka. Tujuan diadakan Praperadilan sebagai kontrol terhadap penegak hukum dalam rangka melindungi hak-hak tersangka. Agar penegak hukum dapat cermat dan teliti dalam menganalisis hasil penyelidikan dan penyelidikan serta dapat melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya. Pengadilan melalui praperadilan ikut membatasi kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan penegak hukum, demi tegaknya the rule of law. Mereka yang dirugikan dapat menuntut penegak hukum selama penyidikan ataupun penuntutan berlangsung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan nomor 15/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. apakah telah mengacu pada perundang-undangan yang berlaku atau tidak, serta untuk mengetahui mekanisme pelimpahan kewenangan penyelidikan antara KPK dengan Kejaksaan sehingga tidak terjadi duplikasi. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, sumber data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur, Putusan Nomor: 15/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. pengumpulan data dengan studi kepustakaan, disajikan dalam bentuk uraian dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hakim dalam pertimbangan hukumnya telah mengacu pada perundang-undangan yang berlaku, dan perlu diketahui bahwa KPK bukan satu-satunya lembaga yang menangani korupsi, tetapi ada lembaga lain yaitu kejaksaan dan kepolisian. Untuk menjalin kerjasama tersebut demi tercapainya optimalisasi pemberantasan korupsi antar ketiga lembaga/instansi tersebut harus melakukan rapat-rapat koordinasi, tukar menukar informasi terkait kasus yang sedang diselidiki dan apabila akan melakukan pelimpahan kewenangan harus diadakan gelar perkara terlebih dahulu yang kemudian pelaksanaannya dituangkan dalam berita acara, sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan MoU yang telah disepakati.

Actions (login required)

View Item