HUTABARAT, Ferio Wabarca (2020) Pelanggaran Aspek Prosedural dan Substansial sebagai Alasan Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Sengketa Pemilihan Kepala Desa (Studi Putusan Nomor : 32/G/2017/Ptun-Pbr). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Ferio Wabarca Hutabarat-E1A016166-Skripsi-2020.pdf Download (50kB)
	PDF (Legalitas) legal terbaru.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Ferio Wabarca Hutabarat-E1A016166-Skripsi-2020.pdf Download (829kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Ferio Wabarca Hutabarat-E1A016166-FH-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)
	PDF (BabII) BAB-II-Ferio Wabarca Hutabarat-E1A016166-FH-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (13MB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Ferio Wabarca Hutabarat-E1A016166-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Ferio Wabarca Hutabarat-E1A016166-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (18MB)
	PDF (BabV) BAB-V-Ferio Wabarca Hutabarat-E1A016166-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Ferio Wabarca Hutabarat-E1A016166-Skripsi-2020(1).pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bersumber pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 32/G/2017/PTUN-PBR yang akan mengkonstruksi sengketa yang timbul dalam Pemilihan Kepala Desa Tasik Serai Barat. Sengketa tersebut timbul karena dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Bengkalis tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa Tasik Serai Barat. Surat Keputusan tersebut menimbulkan kerugian bagi Syafarudin (Penggugat). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu pertama mengenai tahapan dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bengkalis terdiri dari tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan tahap penetapan. Kedua, dalam sengketa ini, KTUN yang menjadi objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya pada aspek prosedural dan substansial serta AUPB yaitu asas kecermatan. Hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa Bupati Bengkalis dalam menerbitkan KTUN telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pemilihan Ulang dapat dilakukan apabila telah terjadi bencana alam, kerusuhan, dan perolehan surat suara yang masuk melebihi jumlah pemilih yang hadir. Kemudian pemilihan ulang dilaksanakan apabila terdapat lebih dari 1 calon Kepala Desa yang perolehan suaranya sama banyaknya pada desa yang hanya memiliki 1 (satu) TPS. Berdasarkan hal tersebut maka KTUN yang menjadi objek sengketa menjadi batal. Kata kunci : Pemilihan Kepala Desa, Pemungutan suara ulang, Sengketa Pemilihan Kepala Desa.

Actions (login required)

View Item