PRASTYO, Muhamad Yoga (2020) Pola Hubungan Gerakan Buruh Federasi Serikat Buruh Karya Utama dengan Pemerintah di Kabupaten Tangerang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Muhamad Yoga Prastyo-F1D016031-Skripsi-2020.pdf Download (36kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Muhamad Yoga Prastyo-F1D016031-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (546kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Muhamad Yoga Prastyo-F1D016031-Skripsi-2020.pdf Download (130kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Muhamad Yoga Prastyo-F1D016031-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (267kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Muhamad Yoga Prastyo-F1D016031-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (277kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Muhamad Yoga Prastyo-F1D016031-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (238kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Muhamad Yoga Prastyo-F1D016031-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (403kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Muhamad Yoga Prastyo-F1D016031-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (134kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Muhamad Yoga Prastyo-F1D016031-Skripsi-2020.pdf Download (175kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Muhamad Yoga Prastyo-F1D016031-Skripsi-2020.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan merupakan payung hukum terhadap praktik hubungan industrial di Indonesia. Namun pasca pemberlakuan undang-undang tersebut, kondisi perburuhan tidak semata-mata menjadi lebih baik. Fleksibilitas kerja yang menjadi salah satu semangat undang-undang tersebut kemudian menimbulkan masalah baru, khususnya dalam bentuk sistem kerja dan pengupahan melalui PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Terlebih, peran pemerintah daerah dalam menangani masalah tersebut juga terlihat minim. Pada sisi lain, buruh juga menekan pemerintah untuk dapat menangani masalah secara cepat dan efektif. Adanya kepentingan buruh yang diarahkan kepada pemerintah ini kemudian menimbulkan interaksi antar keduanya. Oleh karena itu, penelitian ini mempunyai fokus untuk mendeskripsikan pola hubungan yang terjalin antara gerakan buruh dengan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan di daerah terbatas sejak adanya pembagian kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pembatasan kewenangan ini menyebabkan gerak pemerintah daerah menjadi terbatas dalam penyelesaian masalah ketenagakerjaan di daerah. Namun di sisi lain, pola hubungan yang terbentuk antara Federasi Serikat Buruh Karya Utama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dapat diidentifikasi melalui sikap keduanya yang saling terbuka dan mendukung guna kepentingan menciptakan kesejahteraan sosial bagi buruh dan masyarakat umum. Dalam strategi perjuangannya, FSBKU menggunakan jalur ligitasi dan jalur non-ligitasi secara bersamaan. Adapun tahapan jalur non-ligitasi yang dilakukan secara bertahap dengan melakukan propaganda, diskusi, konsolidasi, dan puncaknya aksi massa. Hal ini dilakukan untuk memberikan tekanan kepada pihak terkait ketika menyampaikan tuntutan. Dalam perjuangannya, FSBKU juga mengedepankan program buruh pengacara sehingga serikat buruh di level basis juga mampu bergerak dan menyelesaikan masalahnya secara mandiri dengan tetap didukung oleh federasi. Dengan demikian, penelitian ini menjawab pertanyaan terkait pola hubungan yang terbentuk antara gerakan buruh FSBKU dengan pemerintah daerah. Pola hubungan yang terbentuk cenderung inklusif dan akomodatif. Selain itu, penelitian ini juga mendeskripsikan strategi perjuangan yang dilakukan FSBKU dalam memperjuangkan kepentingan buruh di Kabupaten Tangerang.

Actions (login required)

View Item