SARI, Dwi Yunita (2021) Pelaksanaan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Penggelapan Pajak (Studi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Dwi Yunita Sari-E1A016147-Skripsi-2021.pdf Download (211kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Dwi Yunita Sari-E1A016147-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (992kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Dwi Yunita Sari-E1A016147-Skripsi-2021.pdf Download (198kB)
	PDF (BabI) BAB 1-Dwi Yunita Sari-E1A016147-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (426kB)
	PDF (BabII) BAB 2-Dwi Yunita Sari-E1A016147-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (715kB)
	PDF (BabIII) BAB 3-Dwi Yunita Sari-E1A016147-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (213kB)
	PDF (BabIV) BAB 4-Dwi Yunita Sari-E1A016147-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (850kB)
	PDF (BabV) BAB 5-Dwi Yunita Sari-E1A016147-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (309kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Dwi Yunita Sari-E1A016147-Skripsi-2021.pdf Download (419kB)

Abstract

Penggelapan pajak merupakan salah satu kejahatan tindak pidana di bidang perpajakan yang mempunyai asal kejahatan dari tindak pidana lain. Hal tersebut menunjukkan dalam penyidikan tindak pidana penggelapan pajak tidak terlepas dari peran penyidik Polri dan penyidik PPNS. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan oleh penyidik Kanwil Direktorat Jenderal Pajak II Jawa Tengah terhadap suatu tindak pidana penggelapan pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Data yang diperoleh diolah, dianalisis dan disajikan dengan uraian teks naratif dengan metode analisis kualitatif yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data yang akan disusun secara logis dan sistematis. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggelapan pajak dilakukan oleh penyidik PPNS dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berkoordinasi dengan penyidik Polri. Wewenang penyidik PPNS Pajak terbatas dalam hal penangkapan dan penahanan, penyerahan berkas kepada penuntut umum harus melalui penyidik Polri. Penghentian penyidikan selain dilakukan oleh penyidik PPNS DJP, dapat juga dihentikan oleh Jaksa Agung atas permintaan Menteri Keuangan demi kepentingan negara. Adapun terdapat faktor-faktor penghambat penyidikan tindak pidana penggelapan pajak dilihat dari (1) substansi hukum yaitu belum adanya aturan rinci wewenang penangkapan dan penahanan dalam UU No. 16 Tahun 2009 (2) penegak hukumnya yaitu pemberian wewenang yang berada dalam koordinasi pengawasan Polri (3) sarana dan fasilitas yang kurang memadai (4) masyarakat yang cenderung pasif.

Actions (login required)

View Item