PRIYANTZA, Annisa Sekararum Zendica (2021) Tanggung Jawab Hukum Laboratorium Klinik dalam Melaksanakan Pelayanan Pemeriksaan Spesimen Klinik. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Annisa Sekar Arum-E1A016050-Skripsi-2021.pdf Download (180kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Annisa Sekar Arum-E1A016050-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (271kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Annisa Sekar Arum-E1A016050-Skripsi-2021.pdf Download (200kB)
	PDF (BabI) BAB -I-Annisa Sekar Arum-E1A016050-Skripsi-FH-2021 .pdf Restricted to Repository staff only Download (627kB)
	PDF (BabII) BAB-II- Annisa Sekar Arum- E1A016050 - Skripsi - FH - 2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (308kB)
	PDF (BabIII) BAB-III- Annisa Sekar Arum- E1A016050- Skripsi - FH - 2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (492kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Annisa Sekar Arum-E1A016050-Skripsi-FH-2021 .pdf Restricted to Repository staff only Download (275kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Annisa Sekar Arum- E1016050- Skripsi- FH - 2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (149kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA- Annisa Sekar Arum-E1A016050- Skripsi - FH - 2021.pdf Download (271kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan serta bentuk tanggung jawab hukum laboratorium klinik dalam melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan analitis (analytical approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah inventarisasi peraturan perundang-undangan (hukum positif), penelitian taraf sinkronisasi hukum dan penemuan hukum in concreto. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan tanggung jawab hukum laboratorium klinik dalam melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia telah menunjukkan adanya taraf sinkronisasi yang artinya bahwa antara peraturan yang derajatnya lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi dan peraturan yang lebih tinggi menjadi dasar dibentuknya peraturan yang lebih rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan pengaturan tanggung jawab hukum laboratorium klinik dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah didasarkan pada peraturan dengan derajat lebih tinggi, yakni UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bentuk tanggung jawab hukum laboratorium klinik dalam melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dalam peraturan perundang-undangan dapat berupa tanggung jawab hukum perdata dan administratif, sedangkan tanggung jawab hukum secara pidana, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Actions (login required)

View Item