QAMARUNISA, Qanita (2021) Tanggung Jawab Hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan terhadap Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Qanita Qamarunisa-E1A016160-Skripsi-2021.pdf Download (207kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Qanita Qamarunisa-E1A016160-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (907kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Qanita Qamarunisa-E1A016160-Skripsi-2021.pdf Download (305kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Qanita Qamarunisa-E1A016160-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (592kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Qanita Qamarunisa-E1A016160-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (687kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Qanita Qamarunisa-E1A016160-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (300kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Qanita Qamarunisa-E1A016160-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (799kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Qanita Qamarunisa-E1A016160-Skripsi-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (216kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Qanita Qamarunisa-E1A016160-Skripsi-2021.pdf Download (362kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan serta bentuk tanggung jawab hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terhadap peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan analitis (Analytical Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah inventarisasi peraturan perundang-undangan (hukum positif), penelitian taraf sinkronisasi hukum dan penemuan hukum in concreto. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan serta metode analisis data dengan content analysis dan comparative analysis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan tanggung jawab hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terhadap peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan nasional pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia telah menunjukkan adanya taraf sinkronisasi yang artinya bahwa antara peraturan yang derajatnya lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi dan peraturan yang lebih tinggi menjadi dasar dibentuknya peraturan yang lebih rendah serta adanya keserasian antara peraturan yang sederajat. Bentuk pertanggungjawaban hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terkait penyelenggaraan program jaminan kesehatan menurut peraturan perundang-undangan dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu tanggung jawab hukum perdata, pidana, dan administratif.

Actions (login required)

View Item