PAMBUDI, Lintang Ario (2021) Analisis Homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Pengembalian Dana Anggota Koperasi Simpan Pinjam. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (cover) COVER-Lintang Ario Pambudi-E2A019058-Tesis-2021.pdf Download (54kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Lintang Ario Pambudi-E2A019058-Tesis-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (415kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Lintang Ario Pambudi-E2A019058-Tesis-2021.pdf Download (60kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Lintang Ario Pambudi-E2A019058-Tesis-FH-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (204kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Lintang Ario Pambudi-E2A019058-Tesis-FH-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (351kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Lintang Ario Pambudi-E2A019058-Tesis-FH-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (50kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Lintang Ario Pambudi-E2A019058-Tesis-FH-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (365kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Lintang Ario Pambudi-E2A019058-Tesis-FH-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (102kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Lintang Ario Pambudi-E2A019058-Tesis-2021.pdf Download (130kB)

Abstract

LINTANG ARIO PAMBUDI, Program Studi Magister Hukum-Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Analisis Homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Pengembalian Dana Anggota Koperasi Simpan Pinjam, Komisi Pembimbing, Pembimbing I: Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D., Pembimbing II: Dr. Sulistyandari, S.H., M.Hum. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah prosedur hukum atau upaya hukum yang memberikan hak kepada setiap Debitur untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagaian utang kepada Kreditur Konkuren apabila Debitur tersebut tidak dapat atau diperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pengajuan PKPU tersebut dengan maksud Perjanjian harus disetujui oleh para Kreditur Konkuren dengan melakukan pemungutan suara dalam rapat Kreditur dan untuk beberapa kriteria juga harus dihomologasi oleh pengadilan Niaga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa akibat hukum bagi Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta jika tidak melaksanakan isi Akta Perdamaian yang telah dihomologasi oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan untuk menganalisa pertanggungjawaban hukum pengurus bila harta kekayaan Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta tidak mencukupi untuk melunasi utang-utangnya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kasus (Case Approach) pada putusan No. 66/pdt.sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst dan pendekatan undang-undang (Statute approach). Tipe Penelitian ini adalah preskriptif, dengan menggunakan sumber data yang berasal dari data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan teknik penyajian data disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis. Data-data yang terkumpul dianalisis secara normatif kualitatif menggunakan metode deduktif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa akibat Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta jika melakukan wanprestasi dalam Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi, maka hutang yang jatuh tempo akan diambil alih oleh PT Sun Internasional Capital sebagai Corporate Guarantor dengan instrumen Surat Hutang, setelah harta benda Debitur utama yaitu Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta telah dilelang, tetapi hasilnya tidak mencukupi membayar hutangnya. Para Kreditur juga dapat mengajukan pembatalan, ganti rugi, pemenuhan prestasi. Ketika diajukan pembatalan dan dikabulkan oleh hakim maka Koperasi dinyatakan pailit dan tidak dapat mengajukan perdamaian lagi. Pertanggungjawabaan pengurus dalam hal suatu kerugian terjadi karena kelalaian atau kesengajaan maka kerugian yang ditanggung sendiri oleh masing-masing pengurus di mana kerugian itu tidak dibebankan kepada semua anggota pengurus, dalam kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta, terdapat pengurus yang diduga melakukan tindak pidana yang menyebabkan Koperasi mengalami kerugian maka jika terbukti melakukan tindak pidana dan tindakan tersebut merugikan koperasi, harta kekayaan pengurus yang melakukan tindakan merugikan koperasi dapat digunakan untuk melunasi hutang koperasi. Selain pertanggungjawaban secara perdata pengurus juga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika terbukti memenuhi unsur-unsur yang ada.

Actions (login required)

View Item