Sengketa Kepegawaian Akibat Diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Penjatuhan Pisiplin terhadap PNS (Studi putusan Nomor: 04/G/2015/PTUN.JKT)

NABILA, Syadzwina Hindun (2017) Sengketa Kepegawaian Akibat Diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Penjatuhan Pisiplin terhadap PNS (Studi putusan Nomor: 04/G/2015/PTUN.JKT). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

[img]
Preview
PDF (Cover)
Cover_1.pdf

Download (208kB) | Preview
[img] PDF (Legalitas)
Legalitas dan bagian awal TA_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (463kB)
[img]
Preview
PDF (Abstrak)
Abstrak_1.pdf

Download (115kB) | Preview
[img] PDF (BabI)
Bab I_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (336kB)
[img] PDF (BabII)
Bab II_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (580kB)
[img] PDF (BabIII)
Bab III_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (126kB)
[img] PDF (BabIV)
Bab IV_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (489kB)
[img] PDF (BabV)
Bab V_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (116kB)
[img]
Preview
PDF (DaftarPustaka)
Daftar pustaka_1.pdf

Download (118kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Jakarta Nomor : 04/G/2015/PTUN.JKT, yang akan menguraikan bagaimana kriteria keabsahandan pertimbangan hukum hakim dalam menentukan keabsahan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Penjatuhan Disiplin berupapenurunan pangkat setingkat lebih rendah terhadap penggugat. Tergugat dalam perkara aquo adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan obyek gugatannya adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 496/KMK.01/UP.92/2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah Selama 3(Tiga) tahun kepada penggugat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Majelis hakim berpendapat bahwa tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Objectum Litis, baik secara kewenangan, prosedur maupun substansi tidak terbukti bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlakudan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan Surat Keputusan ObjekSengketa ternyata bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan AUPB dengan demikian penjatuhan disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah kepada penggugat tidak sesuai.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Nomor Inventaris: E17327
Uncontrolled Keywords: Sengketa kepegawaian, Disiplin PNS, Keabsahan KTUN
Subjects: C > C432 Civil service
P > P665 Punishment
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs Endang Kasworini
Date Deposited: 05 Nov 2018 07:56
Last Modified: 13 Aug 2020 03:53
URI: http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/291

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year