NABILA, Syadzwina Hindun (2017) Sengketa Kepegawaian Akibat Diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Penjatuhan Pisiplin terhadap PNS (Studi putusan Nomor: 04/G/2015/PTUN.JKT). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (208kB) | Preview
	PDF (Legalitas) Legalitas dan bagian awal TA_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (463kB)
Preview	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (115kB) | Preview
	PDF (BabI) Bab I_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (336kB)
	PDF (BabII) Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (580kB)
	PDF (BabIII) Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (126kB)
	PDF (BabIV) Bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (489kB)
	PDF (BabV) Bab V_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (116kB)
Preview	PDF (DaftarPustaka) Daftar pustaka_1.pdf Download (118kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Jakarta Nomor : 04/G/2015/PTUN.JKT, yang akan menguraikan bagaimana kriteria keabsahandan pertimbangan hukum hakim dalam menentukan keabsahan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Penjatuhan Disiplin berupapenurunan pangkat setingkat lebih rendah terhadap penggugat. Tergugat dalam perkara aquo adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan obyek gugatannya adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 496/KMK.01/UP.92/2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah Selama 3(Tiga) tahun kepada penggugat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Majelis hakim berpendapat bahwa tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Objectum Litis, baik secara kewenangan, prosedur maupun substansi tidak terbukti bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlakudan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan Surat Keputusan ObjekSengketa ternyata bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan AUPB dengan demikian penjatuhan disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah kepada penggugat tidak sesuai.

Actions (login required)

View Item