BAHTIAR, Muhammad Abraar (2025) Implementasi Pelayanan Publik Penerbitan Sertipikat Hak Milik Pertama Kali Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara di ATR/BPN Kabupaten Purbalingga. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Muhammad Abraar Bahtiar-E1A021200-Skripsi-2025.pdf Download (245kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Muhammad Abraar Bahtiar-E1A021200-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (381kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Muhammad Abraar Bahtiar-E1A021200-Skripsi-2025.pdf Download (506kB)
	PDF (BabI) BAB I-Muhammad Abraar Bahtiar-E1A021200-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (737kB)
	PDF (BabII) BAB II-Muhammad Abraar Bahtiar-E1A021200-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (900kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Muhammad Abraar Bahtiar-E1A021200-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (602kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Muhammad Abraar Bahtiar-E1A021200-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (652kB)
	PDF (BabV) BAB V-Muhammad Abraar Bahtiar-E1A021200-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (463kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Muhammad Abraar Bahtiar-E1A021200-Skripsi-2025.pdf Download (627kB)

Abstract

Pelayanan publik merupakan sebuah tujuan negara guna memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak warga negara. Penelitian ini menganalisis implementasi standar pelayanan publik serta kendala dalam penerbitan sertipikat hak milik pertama kali sebagai keputusan tata usaha negara di ATR/BPN Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini menerapkan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif serta memiliki spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di ATR/BPN Kabupaten Purbalingga. Data yang digunakan dalam penelitian ini data primer dan data sekunder. Metode pengolahan data reduksi data, disajikan dalam bentuk teks naratif. Hasil penelitian ini adalah implementasi pelayanan publik dalam penerbitan sertipikat hak milik telah mengikuti peraturan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Proses penerbitan sertipikat hak atas tanah pertama kali dimulai dengan proses permohonan, pengukuran, pemeriksaan data yuridis, pengumuman, dan terakhir penyerahan sertipikat, yang mencakup tiga prinsip utama, yaitu keterbukaan, akuntabilitas, dan ketepatan waktu. Namun, terdapat kendala internal seperti keterbatasan sumber daya manusia dan sistem administrasi yang belum sepenuhnya digital, serta kendala eksternal seperti ketidaklengkapan berkas pemohon dan sengketa tanah. Untuk meningkatkan efektivitas layanan, disarankan adanya digitalisasi pelayanan, peningkatan kualitas SDM, serta optimalisasi koordinasi dengan instansi terkait. Sertipikat tanah tidak hanya menjadi bukti administrasi, tetapi juga menjamin kepastian hukum dalam hubungan masyarakat dengan tanah.

Actions (login required)

View Item