AFRIYANI, Nenden (2020) Akibat Hukum Klausul Akta Fidusia tentang Pengalihan Objek Jaminan Fidusia pada Pihak Ketiga (Studi pada Akta Jaminan Fidusia Nomor 1205 Pt. Baf). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) 1.Cover.pdf Download (562kB)
	PDF (Legalitas) 2.Legalitas.pdf Restricted to Repository staff only Download (564kB)
	PDF (Abstrak) 3.Abstrak.pdf Download (562kB)
	PDF (BabI) 4.Bab I.pdf Restricted to Repository staff only Download (467kB)
	PDF (BabII) 5.Bab II.pdf Restricted to Repository staff only Download (606kB)
	PDF (BabIII) 6.Bab III.pdf Restricted to Repository staff only Download (442kB)
	PDF (BabIV) 7.Bab IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (611kB)
	PDF (BabV) 8.Bab V.pdf Restricted to Repository staff only Download (318kB)
	PDF (DaftarPustaka) Bagian 7.pdf Download (442kB)

Abstract

Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia, Akta jaminan fidusia merupakan akta otentik. untuk menjamin keamanan dana yang telah dikeluarkan oleh lembaga pembiayaan untuk membiayai kebutuhan konsumen, apabila nantinya pemberi fidusia (konsumen) melakukan wanprestasi, meskipun telah diikat dengan jaminan fidusia, perjanjian pembiayaan konsumen juga masih rawan menimbulkan konflik dan kerugian khususnya pada saat eksekusi objek jaminan fidusia. Salah satu alasannya adalah karena pada perjanjian fidusia, objek jaminan tetap ada pada konsumen. Penelitian menganalisis eksekusi objek jaminan fidusia yang dialihkan pada pihak ketiga apabila debitur wanprestasi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Diperoleh hasil bahwa eksekusi objek jaminan fidusia yang berada di pihak ketiga dilakukan dengan cara penerima fidusia mendahulukan cara kekeluargaan yaitu dengan cara memberikan waktu kepada pemberi fidusia untuk melaksanakan kewajibannya dengan batas waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut, setelah itu pihak penerima jaminan fidusia melakukan survey atau pengecekan atas benda jaminan apakah dapat dieksekusi atau tidak. Cara kekeluargaan tidak berhasil dan tidak ada itikad baik dari pemberi fidusia untuk menyerahkan benda jaminan maka pihak penerima fidusia dengan ini mengajukan laporan kepada kepolisian bahwa pemberi fidusia telah melakukan penggelapan benda jaminan, yang kemudian ditunggu hasil pemeriksaan dan keputusan pengadilan dalam eksekusi benda jaminan tersebut. Pelanggaran ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak lima puluh juta rupiah seperti ditentukan dalam Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dari dua kasus yang peneliti lakukan, sanksi pidana yang dijatuhkan hakim yaitu selama delapan bulan dan satu tahun pidana penjara.

Actions (login required)

View Item