SURYANA, Jona (2017) Prosedur Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Negara dan Implikasinya terhadap Status Kepegawaian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) Cover _1.pdf Download (21kB) | Preview
	PDF (Legalitas) Legalitas dan Bagian Tugas Akhir_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (368kB)
Preview	PDF (Abstrak) Abstrak _1.pdf Download (113kB) | Preview
	PDF (BabI) Bab 1_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (258kB)
	PDF (BabII) Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (307kB)
	PDF (BabIII) Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (155kB)
	PDF (BabIV) Bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (349kB)
	PDF (BabV) Bab V_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (13kB)
Preview	PDF (DaftarPustaka) Daftar Pustaka _1.pdf Download (206kB) | Preview

Abstract

Salah satu upaya pembenahan birokrasi adalah dengan dikeluarkannya produk yang mengatur segala sesuatu tentang birokrasi itu sendiri, salah satunya yaitu dengan dikeluarkannya pengaturan mengenai hukum kepegawaian. Dalam sejarah hukum kepegawaian di Indonesia, tercatat beberapa kali pemerintah melakukan penggantian dan perubahan regulasi yang mengatu rmengenai kepegawaian di Indonesia. Pasal 121 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa pegawai ASN dapat menjadi pejabat Negara. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah memberikan keleluasaan kepada pegawai ASN khususnya PNS untuk mengembangkan kariernya menjadi pejabat negara. Namun semenjak diberlakukan Undang-Undang ASN muncul beberapa masalah salah satunya mengenai prosedur pengangkatan dan Implikasi hukum terhadap status kepegawaian PNS yang akan menjadi Pejabat Negara. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pengangkatan PNS yang menjadi pejabat negara dan untuk menganalisis implikasi pengangkatan PNS yang menjadi pejabat negara terhadap status kepegawaiannya berdasarkan undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legal positif, karena penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan untuk mengetahui prosedur pengangkatan PNS menjadi Pejabat Negara dan implikasinya terhadap status kepegawaian.Obyek yang ada kemudian diteliti melalui beberapa pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dan situssitus internet. Mencermati Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pejabat Negara dapat di kategorikan menjadi 2 yaitu pejabat negara yang pengangkatannya menggunakan prosedur politik dan pejabat negara yang pengangkatannya tidak menggunakan prosedur politik yang dimana berdasarkan pembagian kategori tersebut memiliki implikasi yang berbeda terhadap status kepegawaian PNS yang menjadi Pejabat Negara.

Actions (login required)

View Item