PANGESTU, Praja (2019) Kebijakan Penerapan Audit Manajemen Kepegawaian Di Bidang Mutasi Dan Implikasi Hukum Kesalahan Penerapan Prosedur Mutasi (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) FILE COVER-Praja Pangestu-E1A015124-Skripsi-FH-2019.pdf Download (221kB) | Preview
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Praja Pangestu-E1A015124-Skripsi-FH-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
Preview	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Praja Pangestu-E1A015124-Skripsi-FH-2019.pdf Download (187kB) | Preview
	PDF (BabI) BAB-I-Praja Pangestu-E1A015124-Skripsi-FH-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (479kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Praja Pangestu-E1A015124-Skripsi-FH-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (548kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Praja Pangestu-E1A015124-Skripsi-FH-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (221kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Praja Pangestu-E1A015124-Skripsi-FH-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (329kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Praja Pangestu-E1A015124-Skripsi-FH-2019.pdf Restricted to Repository staff only Download (210kB)
Preview	PDF (Daftarpustaka) DAFTAR PUSTAKA-Praja Pangestu-E1A015124-Skripsi-FH-2019.pdf Download (335kB) | Preview

Abstract

Pasca reformasi sering kali masih ditemui bureaupathology yaitu perilaku birokrasi yang berlebihan dan bersifat kaku, hierarkis, berbelit-belit, kolusi, korupsi, dan nepotisme, tidak efisien dan efektif, dan biaya mahal. Lahirnya UU No. 5 Tahun 2014 merupakan harapan baru untuk mencetak ASN yang kompeten, handal, dan kompetitif sehingga dikenal Manajemen ASN. Pelaksanaan Manajemen ASN tersebut perlu diawasi agar tetap sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang mana kewenangan pengawasan tersebut diberikan kepada BKN. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN tersebut dilaksanakan melalui Audit Manajemen Kepegawaian, oleh karena itu kebijakan Audit Manajemen Kepegawaian harus dibuat dan dijalankan di daerah khususnya di Kabupaten Banyumas agar manajemen kepegawaian dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kebijakan penerapan Audit Manajemen Kepegawaian dan implikasi hukum kesalahan penerapan prosedur mutasi pada pemerintah Kabupaten Banyumas. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dan menggunakan spesifikasi deskriptif dan analisis kualitatif. Hasil penelitian di Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa penerapan Audit Manajemen Kepegawaian didasari Perka BKN Nomor 18 Tahun 2015 dengan tahapan rencana audit, pra pelaksanaan audit, pelaksanaan audit, pasca pelaksanaan audit, dan pelaporan audit. Implikasi hukum yang terjadi terhadap kesalahan penerapan prosedur mutasi adalah terganggunya kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sehingga Audit Manajemen Kepegawaian memperbaiki hal tersebut dan apabila pejabat yang berwenang tidak menindaklanjuti dapat berakibat dikenakan sanksi.

Actions (login required)

View Item