BERLIANTI, Ivena Aulia (2024) Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pembiayaan Konsumen melalui Proses Arbitrase (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.LLG). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.
PDF (Cover)
COVER-IVENA AULIA BERLIANTI-E1A019173-Skripsi-2025.pdf Download (72kB) |
|
PDF (Legalitas)
LEGALITAS-IVENA AULIA BERLIANTI-E1A019173-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
|
PDF (Abstrak)
ABSTRAK-IVENA AULIA BERLIANTI-E1A019173-Skripsi-2025.pdf Download (142kB) |
|
PDF (BabI)
BAB-I-IVENA AULIA BERLIANTI-E1A019173-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 20 January 2026. Download (267kB) |
|
PDF (BabII)
BAB-II-IVENA AULIA BERLIANTI-E1A019173-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 20 January 2026. Download (211kB) |
|
PDF (BabIII)
BAB-III-IVENA AULIA BERLIANTI-E1A019173-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 20 January 2026. Download (95kB) |
|
PDF (BabIV)
BAB-IV-IVENA AULIA BERLIANTI-E1A019173-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (169kB) |
|
PDF (BabV)
BAB-V-IVENA AULIA BERLIANTI-E1A019173-Skripsi-2025.pdf Download (80kB) |
|
PDF (DaftarPustaka)
DAFTAR PUSTAKA-IVENA AULIA BERLIANTI-E1A019173-Skripsi-2025.pdf Download (86kB) |
Abstract
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (yang selanjutnya disebut dengan BPSK) dibuat sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, namun Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.LLG menyatakan pembatalan Putusan BPSK karena dinyatakan tidak berwenang untuk mengadili secara arbitrase. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan BPSK dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen secara arbitrase dan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.LLG yang mengabulkan bahwa BPSK tidak berwenang dalam menyelesaikan sengketa perjanjian pembiayaan konsumen melalui proses arbitrase. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan kasus yang dianalisis secara normatif kualitatif menggunakan data sekunder berdasarkan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan BPSK berdasarkan Pasal 52 UUPK adalah menyelesaikan sengketa konsumen melalui proses mediasi, konsiliasi atau arbitrase. Proses penyelesaian sengketa di BPSK tertuang dalam PERMENDAG Nomor 17 Tahun 2007. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, namun hal tersebut belum menyelesaikan sengketa antara para pihak karena Pemohon hanya meminta pembatalan atas Putusan BPSK. Pembatalan Putusan BPSK pada sengketa a quo dilakukan karena telah bertentangan dengan asas kesukarelaan dari ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Nomor Inventaris: | E25005 |
Uncontrolled Keywords: | Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Arbitrase, Kewenangan |
Subjects: | C > C611 Commercial law L > L106 Legal aid |
Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum |
Depositing User: | Mrs. Ivena Aulia Berlianti |
Date Deposited: | 20 Jan 2025 01:31 |
Last Modified: | 20 Jan 2025 01:31 |
URI: | http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/31518 |
Actions (login required)
View Item |