SYARIFAH, Dewi (2016) Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan System Payment Point Online Bank Dalam Pembayaran Melalui ATM dan Phone Banking Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-DEWI SYARIFAH-E1A011060-2016.pdf Download (585kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-DEWI SYARIFAH-E1A011060-2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-DEWI SYARIFAH-E1A011060-2016.pdf Download (1MB)
	PDF (BabI) BAB I-DEWI SYARIFAH-E1A011060-2016.pdf Restricted to Repository staff only until 1 August 2026. Download (764kB)
	PDF (BabII) BAB II-DEWI SYARIFAH-E1A011060-2016.pdf Restricted to Repository staff only until 1 August 2026. Download (983kB)
	PDF (BabIII) BAB III-DEWI SYARIFAH-E1A011060-2016.pdf Restricted to Repository staff only until 1 August 2026. Download (684kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-DEWI SYARIFAH-E1A011060-2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (960kB)
	PDF (BabV) BAB V-DEWI SYARIFAH-E1A011060-2016.pdf Download (669kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-DEWI SYARIFAH-E1A011060-2016.pdf Download (751kB)

Abstract

Penggunaan teknologi di perbankan relatif lebih maju dibandingkan sektor lainnya. Berbagai jenis teknologi diantaranya meliputi ATM dan Phone Banking. Layanan yang telah digunakan oleh lembaga perbankan yang menggunakan sistem internet adalah System Payment Point Online Bank. Menurut Keputusan Direksi PLN No. 021.K/0599/DIR/1995 tanggal 23 mei 1995 tentang Pedoman dan Petunjuk Tata Usaha Pelanggan dan Edaran Direksi PT. PLN (Persero) No. 010.E/012/DIR/2002 tanggal 29 Juni 1984 tentang Penyelenggaran Bank dan PT. Pos Indonesia diberikan kewenangan untuk memberikan jasa dalam lalu lintas Pembayaran Payment Point Online Bank, yang artinya adalah layanan pembayaran rekening listrik pelanggan PLN secara online melalui jasa bank. Penelitian ini disusun menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggambarkan suatu objek atau peristiwa. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa buku literatur, peraturan perundangundangan dan dengan cara studi pustaka, yaitu dengan menginventarisasi data tersebut yang kemudian disajikan dalam bentuk uraian sistematis. Data yang diperoleh dianalisa dan dijabarkan berdasarkan norma hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. PT. PLN APJ Purwokerto dan Bank mitranya sudah melaksanakan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam System Payment Point Online Bank dalam bentuk pemberian kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam melakukan transaksi sesuai dengan Pasal Pasal 4 huruf a UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 dan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014. Diketahui dari adanya perlindungan hukum secara Self Regulation dan Government Regulation, PT. PLN APJ Purwokerto juga menyediakan informasi mengenai Payment Point Online Bank, sesuai dengan Pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014. Diketahui dengan adanya informasi mengenai Payment Point Online Bank kepada pelanggan melalui media cetak dan melalui website.

Actions (login required)

View Item